KONTAN.CO.ID - HONG KONG. Pemerintah Hong Kong menyiapkan dana sekitar HK$ 4 miliar untuk membeli unit-unit hunian di kompleks apartemen yang hangus dilalap kebakaran besar pada November 2025. Langkah ini ditempuh untuk merelokasi hampir 2.000 rumah tangga terdampak tragedi yang menewaskan 168 orang tersebut.

Reuters (21/2) melaporkan, skema pembelian ditawarkan di kisaran HK$ 8.000 per kaki persegi tanpa premi tanah dan HK$ 10.500 per kaki persegi bagi pemilik yang wajib membayar premi tersebut. Pemerintah menilai harga tersebut cukup untuk membantu warga mendapatkan hunian jangka panjang. Meski begitu, otoritas menegaskan skema ini tidak bersifat wajib.

Secara total, kebutuhan dana diperkirakan mencapai HK$ 6,8 miliar. Namun beban fiskal bisa ditekan sekitar HK$ 2,8 miliar berkat kontribusi dana bantuan, dan berpotensi turun lagi jika klaim asuransi masuk.

Transformasi Dunia Kerja, Kemnaker Dorong Shopee Affiliate Buka Peluang Kerja Baru

Survei Departemen Kesejahteraan Sosial pada Januari menunjukkan 74% pemilik unit di Wang Fuk Court mempertimbangkan menerima buyback. Sebanyak 9% lainnya hanya setuju jika pemerintah membangun ulang hunian di lokasi yang sama. Pemerintah sendiri sudah menutup opsi penggunaan kembali lahan tersebut untuk perumahan dan mempertimbangkan mengalihfungsikannya menjadi fasilitas publik seperti taman.

Baca Juga: Trump Terus Ancam Serang Iran, Tapi Pengamat Khawatirkan Efeknya Bagi AS

Bagi sekitar 4.600 penyewa yang terdampak, pemerintah menawarkan program tukar unit. Biro Perumahan menyiapkan 3.900 unit di 10 proyek perumahan bersubsidi sebagai opsi relokasi.

Namun, dinamika pasar properti ikut membayangi efektivitas kebijakan ini. Sejumlah warga mengaku cenderung menerima program tukar unit karena harga rumah di kawasan Tai Po sudah naik, sehingga pembelian dengan dana tunai menjadi semakin sulit.

Skema ini menjadi ujian bagi pemerintah Hong Kong dalam menyeimbangkan tanggung jawab sosial dan disiplin fiskal. Di satu sisi, buyback memberikan kepastian bagi korban. Di sisi lain, keputusan menutup permanen fungsi hunian di lokasi tersebut berpotensi mengurangi pasokan properti di tengah pasar yang masih sensitif terhadap harga dan sentimen.

Baca Juga: Ekonomi Asia Mempertimbangkan Dampak Langkah Tarif Baru Trump

Selanjutnya: Tren Rupiah Melemah Berlanjut, Awas Beban Biaya Utang Pemerintah Membengkak pada 2026

Menarik Dibaca: Promo Paket Bukber Burger King Hematnya Bikin Puasa Tenang, Mulai Rp 32 Ribuan