KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kondisi pasokan batubara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dinilai belum sepenuhnya pulih. Meski tren Hari Operasi Pembangkit (HOP) mulai merangkak naik, namun angkanya masih berada di bawah batas aman untuk menjamin keandalan listrik nasional.

Pengamat Energi Universitas Indonesia (UI) Iwa Garniwa mengatakan, sistem logistik energi nasional sempat berada di titik yang sangat rentan. Hal ini tercermin dari HOP di beberapa pembangkit swasta (Independent Power Producer/IPP) sempat merosot ke level 3 hari, meski saat ini sudah menanjak ke kisaran 10 hari.

"Kenaikan HOP ke kisaran 10 hari memang sinyal positif, tetapi ini belum aman. Dalam praktik operasi sistem ketenagalistrikan, HOP ideal di atas 20 hari diperlukan untuk menjamin keandalan pasokan listrik nasional, mitigasi gangguan cuaca/logistik serta fleksibilitas dispatch pembangkit," ujarnya kepada Kontan.co.id, Kamis (16/4/2026).

TikTok, Tokopedia, TikTok Shop Hadirkan Ramadan Ekstra Seru, Gerakkan Ekonomi Lokal

Baca Juga: Begini Rencana Ekspansi Bisnis Telkom Group Seiring Percepatan Jaringan 5G

Iwa membeberkan, berdasarkan data per April 2026, rata-rata HOP nasional tercatat sebesar 15,90 hari. Wilayah Jawa, Madura, dan Bali menjadi yang terendah dengan HOP 10,31 hari, sementara Kalimantan mencatatkan HOP tertinggi yakni 22,47 hari. Menurutnya, kondisi ini sebagai recovery parsial, bukan pemulihan penuh.

Iwa menuturkan, terdapat persoalan struktural yang membuat sistem pasokan belum resilien. Beberapa indikatornya antara lain buffer stock yang rendah (di bawah 15 hari), ketergantungan pada pasokan harian (just in time), serta adanya ketimpangan pasokan antara PLN dan IPP.

"Penyebab suplai batubara ke PLTU tersendat belum jelas, tetapi kemungkinan terkait dengan ketidakpastian Rencana Kerja dan Anggaran (RKAB). Keterlambatan persetujuan RKAB membuat produsen menahan produksi atau distribusi. Ini menciptakan gap antara supply planning dan realisasi di lapangan," jelasnya.

Lebih lanjut, Iwa menambahkan, selama tata kelola dan insentif batubara tidak diperbaiki, risiko krisis ulang tetap terbuka akibat lonjakan harga global maupun gangguan cuaca. 

"Ini seharusnya menjadi alarm keras bahwa transisi energi bukan hanya soal lingkungan, tapi juga soal ketahanan sistem," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News