Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Anggito Abimanyu mengatakan, pemerintah tidak akan mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk diskonto letter of credit (L/C). "Tidak dari APBN. Sumbernya macam-macam, bisa dari lembaga-lembaga multilateral seperti IFC. Jadi tinggal memberikan semacam financing scheme atau berbentuk penjaminan terhadap bank luar negeri yah harus ke luar negeri," jelasnya, Rabu (19/11). Anggito melanjutkan, posisi pemerintah sendiri hanya bertindak sebagai pembantu alias perantara. Karena, pembagian dana tersebut diberikan dengan model business to business ( B to B).