JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memutuskan tidak akan melakukan penggantian pejabat-pejabat utama di pemerintahan dan juga pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kebijakan ini, menurut SBY, diambilnya untuk memberikan penghormatan kepada Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk menetapkan sendiri siapa-siapa saja yang layak akan duduk dikursi tersebut.

"Kami pemerintah sekarang tidak melakukan penggantian pejabat-pejabat utama di pemerintahan. Ini juga semua saya tunjukkan Presiden baru yang memutuskan pejabat-pejabat itu. Karena beliau-lah yang akan menggunakan pejabat-pejabat itu," ungkap SBY saat memberikan keterangan pers, usai Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Kamis (11/9).

Tentu, SBY ingatkan proses penetapan pejabat utama Kementerian dilakukan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. "Pendek kata pengangkatan pejabat-pejabat utama itu ada aturan main yang berlaku. Saya persilahkan pak Jokowi untuk mengangkat perangkat itu," pesan SBY.

Selain itu, tegas SBY, Pemerintahannya tidak akan melakukan pergantian pucuk pimpinan di BUMN.

"Ini juga saya harapkan tidak menimbulkan persoalan apapun apalagi isu dan fitnah, maka kami tidak lakukan penggantian-pergantian BUMN. Presiden barulah yang melakukan dan menetapkan siapa pejabat-pejabat BUMN yang ditugaskan manakala pejabat yang lama tepat dan diganti," tuturnya.

Menurutnya, proses pengangkatan akan tetap melalui proses RUPS dan test fit and proper test yang dilaksanakan Menteri BUMN. "Meskipun pemerintah sudah siap mengenai itu tapi serahkan semua kepada pemerintah terpilih," paparnya.

Lebih lanjut SBY juga memberikan kesempatan dan ruang seluas-luasnya kepada Presiden terpilih didalam menetapkan pembantu-pembantu presiden dan Wapres.

"Dalam hal ini ketua Sekretariat Presiden, biarlah presiden baru yang menentukan siapa yang menjadi ketua Setpres, juga ADC para pejabat negara dan ibu negara. Meskipun ada tesnya, ada," ujarnya. (Srihandriatmo Malau)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Hendra Gunawan