KONTAN.CO.ID - DUBAI. Kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran pada Senin (20/7/2026) mengumumkan pemberlakuan blokade laut terhadap Arab Saudi yang berlaku efektif mulai saat ini. Pengumuman tersebut disampaikan oleh juru bicara militer Houthi dalam pidato yang disiarkan melalui televisi.

Kelompok militan yang menguasai sebagian wilayah Yaman itu menyatakan telah memberlakukan “embargo maritim terhadap musuh kriminal Saudi, berdasarkan prinsip ‘mata dibalas mata’, yang berlaku segera setelah pernyataan ini dikeluarkan.”

Houthi menyebut langkah tersebut sebagai respons atas tindakan Arab Saudi yang dinilai terus melanjutkan “pengepungan yang tidak adil dan menindas terhadap rakyat kami selama hampir 12 tahun, menjarah sumber daya kami, serta memberlakukan blokade menyeluruh terhadap pelabuhan dan bandara kami melalui jalur darat, laut, dan udara.”

Pernyataan tersebut menandai eskalasi terbaru dalam konflik berkepanjangan antara kelompok Houthi dan Arab Saudi yang telah berlangsung selama lebih dari satu dekade.

Baca Juga: Harga Tembaga Naik 0,5% Senin (20/7), Impor China dan Pasokan Ketat Jadi Penopang

Pekan lalu, Houthi meluncurkan serangan rudal ke wilayah Arab Saudi setelah menuduh kerajaan tersebut membombardir sebuah bandara yang berada di bawah kendali mereka. Serangan itu sekaligus mengakhiri gencatan senjata tidak resmi yang telah berlangsung selama empat tahun antara kedua pihak.

Serangan terbaru tersebut merupakan aksi pertama yang diklaim Houthi terhadap Arab Saudi sejak gencatan senjata informal mulai berlaku pada Maret 2022. Kesepakatan itu tercapai setelah serangkaian serangan Houthi terhadap infrastruktur energi Arab Saudi.

Konflik antara Arab Saudi dan Houthi, yang didukung Iran, telah menjadi salah satu sumber ketegangan utama di Timur Tengah. Selama beberapa tahun terakhir, berbagai upaya diplomatik dilakukan untuk meredakan konflik, namun situasi keamanan di kawasan masih rentan terhadap eskalasi.

Pengumuman blokade laut oleh Houthi berpotensi meningkatkan risiko gangguan terhadap jalur pelayaran dan perdagangan di kawasan Teluk, yang merupakan salah satu jalur distribusi energi paling penting di dunia. Langkah tersebut juga dikhawatirkan dapat memicu ketidakstabilan baru di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.