KONTAN.CO.ID - PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) harus menghentikan seluruh operasional di Hutan Tanaman Industri (HTI) yang selama ini dikelola perusahaan. Pemberhentian itu terhitung efektif mulai pukul 00.00, 18 Oktober 2017.

Alhasil, semua aktivitas mulai dari pembibitan, penanaman, pemanenan dan pengangkutan yang berada di lima kabupaten di Provinsi Riau berhenti serentak. Terhentinya aktivitas operasional tersebut sebagai buntut dari kebijakan pembatalan izin operasional yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Sebelumnya Menteri LHK mengeluarkan surat pembatalan Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.93/VI BHUT/2013 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk jangka waktu 10 tahun periode 2010-2019 atas nama PT RAPP.

Direktur Operasional RAPP Ali Sabri mengatakan, dampak dari pencabutan izin tersebut adalah berkurangnya pasokan bahan baku ke pabrik RAPP. Kondisi ini akan membuat operasional perusahaan tidak lagi efisien karena biaya operasional tinggi dan tidak berdaya saing di pasar global.

"Sehingga keputusan ini, kami sayangkan, karena bisa berakibat pada tutupnya perusahaan," ujarnya, Kamis (19/10).

Keputusan ini juga akan berdampak langsung pada penurunan produksi sebesar 50%. Saat ini, kapasitas pabrik pengolahan RAPP mencapai 2,8 juta ton per tahun. Dimana pasokan bahan baku berasal dari HTI RAPP sebesar 50% dan sisanya dari mitra.

Saat ini, RAPP memiliki lahan HTI seluas 338.000 ha. Dari jumlah itu, sekitar 208.000 ha merupakan tanaman pokok.

Akibat penghentian operasional ini setidaknya 4.600 karyawan Hutan Tanaman Industri (HTI) dirumahkan secara bertahap. Kemudian dalam dua pekan ke depan, sebanyak 1.300 karyawan pabrik berpotensi dirumahkan. Perusahan juga terancam memutuskan kontrak kerjasama dengan mitra pemasok secara total yang memiliki lebih dari 10.200 karyawan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan