KONTAN.CO.ID - Beijing. Hubungan diplomatik Australia dengan China memanas sejak meningkatnya aktivitas militer China di Laut China Selatan dan Selat Taiwan. Namun, hal itu memberi berkah bagi Indonesia. China melarang pembelian batubara dari Australia dan mengalihkan kebutuhan batubara dari Indonesia.

Sekitar 60 kapal pengangkut batubara Australia sedang terkatung-katung, karena dilarang untuk bongkar kargo di China. Sementara itu China telah menyetujui pembelian batubara termal dari Indonesia.

Pemerintah China pekan ini secara tersirat menyatakan batubara metalurgi dari Australia memiliki masalah "kualitas lingkungan hidup" sehingga tertahan di pelabuhan. Batubara jenis metalurgi digunakan untuk produksi baja, sedangkan batubara jenis termal digunakan untuk pembangkit listrik.

China telah mengisyaratkan batubara Australia senilai hampir 700 juta dollar Australia, atau lebih dari Rp 7 triliun, ditahan di pelabuhan karena masalah "kualitas lingkungan". Menurut laporan Bloomberg, setidaknya 60 kapal curah pengangkut batubara dari Australia terkatung-katung pada bulan November di dua pelabuhan utama China.

Baca juga: Katalog promo Hari Hari KJSM 26 November, belanja hemat akhir bulan

Otoritas China sebelumnya tidak menjelaskan alasan pasti dari penundaan, namun Selasa (24/11/2020), juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian untuk pertama kalinya memberi penjelasan terkait dengan masalah kualitas batubara tersebut.

"Dalam beberapa tahun terakhir, Bea Cukai China telah melakukan pemantauan dan analisis risiko atas keamanan dan kualitas batubara impor dan menemukan batubara impor yang tidak memenuhi standar lingkungan secara umum," katanya.

China secara tidak resmi melarang impor batubara Australia sejak Oktober di tengah memburuknya hubunga kedua negara, dan pada gilirannya, meningkatkan impor dari Mongolia dan Rusia. Jubir Zhao mengatakan China telah memperkuat pemeriksaan dan pengujian batubara impor terkait standar keamanan, kualitas dan lingkungan "demi melindungi kepentingan lingkungan dari pihak China".

Editor: Adi Wikanto