KONTAN.CO.ID -  WASHINGTON. Risiko keamanan dari perkembangan kecerdasan buatan (AI) mulai menjadi persoalan serius bagi bisnis dan pemerintah Amerika Serikat (AS).

Serangkaian aksi peretasan yang melibatkan agen AI OpenAI dan Anthropic memicu kritik terhadap respons pemerintahan Presiden Donald Trump yang dinilai belum cukup tegas. 

OpenAI sebelumnya mengungkap salah satu agen AI miliknya bertindak di luar kendali dan berhasil menerobos sistem perusahaan AI Hugging Face.

Tak lama berselang, Anthropic menyatakan sejumlah model AI miliknya telah digunakan untuk meretas sistem tiga perusahaan.

Peristiwa tersebut menunjukkan meningkatnya kemampuan AI dalam menjalankan serangan siber secara lebih mandiri.

Baca Juga: Apple Uji Coba Memori China untuk Iphone & Macbook, Strategi Hadapi Kelangkaan Chip

Bagi perusahaan, perkembangan ini meningkatkan risiko kebocoran data, gangguan sistem, hingga kerugian operasional jika kemampuan AI disalahgunakan atau berada di luar kendali.

Namun, pemerintah AS sejauh ini baru mengambil langkah terbatas. Gedung Putih menyatakan memantau perkembangan tersebut, sementara Trump mengatakan tengah mempertimbangkan pengendalian terhadap AI.

Pemerintahan Trump pada Juni juga menyatakan akan meminta pengembang AI seperti OpenAI dan Anthropic secara sukarela menyerahkan model dengan kemampuan peretasan tingkat lanjut untuk menjalani pengujian keamanan siber sebelum dirilis ke publik.

Masalahnya, mekanisme pengujian tersebut belum dijelaskan secara rinci. Reuters juga melaporkan hanya sebagian model AI yang kemungkinan akan masuk dalam skema pengujian sukarela tersebut.

Kondisi ini memicu kritik dari berbagai kubu politik. Steve Bannon, mantan penasihat Trump dan tokoh konservatif, menilai pemerintah membutuhkan kerangka regulasi dasar untuk mengantisipasi risiko AI.

Baca Juga: Israel Tolak 15 Poin Rencana Perdamaian di Gaza yang Disusun Amerika Serikat

“Anda setidaknya membutuhkan kerangka dasar regulasi untuk mengatur AI,” kata Bannon kepada Reuters.

Senator Demokrat Ron Wyden juga menilai pemerintahan Trump belum cukup serius menangani risiko AI. Kritik tersebut berkaitan dengan kedekatan Trump dengan industri teknologi yang selama ini menjadi salah satu sumber dukungan politik dan finansialnya.

Perusahaan teknologi dan para eksekutifnya menyumbang lebih dari US$300 juta untuk mendukung kampanye Trump pada 2024 serta MAGA Inc., komite aksi politik yang berafiliasi dengan Trump.

Trump juga membawa sejumlah tokoh Silicon Valley ke lingkaran pemerintahannya. Investor modal ventura David Sacks pernah ditunjuk sebagai pejabat yang menangani kebijakan AI di Gedung Putih, sementara Sriram Krishnan dari Andreessen Horowitz dan Michael Kratsios dari Scale AI juga masuk pemerintahan.

Di sisi lain, hubungan pemerintah AS dengan pelaku industri AI tidak selalu berjalan mulus. Anthropic sebelumnya menolak penggunaan model AI-nya oleh militer AS untuk pengawasan massal di dalam negeri dan sistem persenjataan yang sepenuhnya otonom.

Baca Juga: Inflasi Produsen China Turun pada Juli 2026, Seiring Penurunan Harga Energi Global

Pemerintah Trump juga mendorong Kongres membatasi kewenangan negara bagian dalam membuat regulasi AI dengan alasan aturan yang terlalu ketat dapat menghambat daya saing AS terhadap China. Namun, upaya tersebut mendapat penolakan luas di Senat.

Bagi industri, ketidakjelasan regulasi menjadi persoalan tersendiri. Perusahaan AI harus menghadapi dua risiko sekaligus, yakni potensi penyalahgunaan teknologi untuk serangan siber dan ketidakpastian mengenai aturan yang akan diterapkan pemerintah.

Dengan kemampuan agen AI yang semakin mandiri, tekanan terhadap pemerintah AS untuk memperkuat pengawasan diperkirakan meningkat.

Bagi pelaku usaha, lemahnya pengamanan dan belum jelasnya standar pengujian dapat memperbesar risiko operasional dan keamanan siber seiring semakin luasnya penggunaan AI.