JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pengkinian data terkait sejumlah perusahaan yang memperoleh izin dari otoritas di luar OJK. 

Kepala Eksekutif bidang Pasar Modal OJK Nurhaida menjelaskan, pihaknya menerima komplain dari sejumlah perusahaan yang namanya ada di dalam daftar perusahaan tak berizin OJK yang dirilis pekan lalu. "Sudah ada yang menyampaikan (komplain) paling tidak secara informal, kalau surat resmi, saya belum cek," ujarnya, Jumat (14/11).

Untuk itu OJK kemudian melakukan pengkinian data, terutama terhadap 44 perusahaan dari 262 perushaaan yang diberikan izin oleh otoritas berwenang. Otoritas berwenang yang dimaksud adalah Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Badang Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Bandan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Direktur Pengembangan Kebijakan Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Anto Prabowo dalam pernyataan resminya bilang, pihaknya memperoleh informasi, sejumlah otoritas itu sedang melakukan penelaahan.  Hal ini guna memastikan perusahaan-perusahaan tersebut telah melaksanakan kegiatan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Disamping itu OJK juga telah menerima penjelasan dari beberapa perusahaan yang namanya tercantum dalam daftar yang dirilis pada 7 November 2014. Dari keterangan yang disampaikan, OJK menginformasikan kepada kementerian dan lembaga terkait.

Di saat yang sama, OJK menghimbau agar pelaku usaha mencantumkan informasi tentang legalitas usahanya di setiap dokumen penawaran, baik cetak maupun elektronik. Hal itu untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi kepada instansi berwenang. 

Sebanyak 44 perusahaan yang telah mengalami pengkinian data, antara lain PT Best Profit Futures, PT Garuda Berjangka, PT Interpan Pasific, PT Valbury Futures, PT Melia Sehat Sejahtera, PT Harfam Jaya Makmur, PT Overseas Zone. Atau lebih detailnya, simak daftarnya di sini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Uji Agung Santosa