KONTAN.CO.ID - TOKYO. Human Rights Watch (HRW) pada Senin (20/12) melayangkan tuntutan kepada Jepang untuk menghentikan program pertukaran taruna militer dengan Myanmar. Saat ini, banyak taruna dari Myanmar yang menerima pelatihan tempur di negeri sakura.

Reuters melaporkan, kedua negara memiliki program pertukaran akademik, di mana delapan taruna dari militer Myanmar belajar di Akademi Pertahanan Nasional Jepang.

"Sangat mengejutkan bahwa Jepang memberikan pelatihan militer kepada taruna Myanmar pada saat yang sama ketika angkatan bersenjatanya melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap rakyat Myanmar," kata HRW dalam pernyataan resminya.

Program pertukaran taruna dari luar negeri pada dasarnya memberikan model pelatihan yang sama dengan taruna asli Jepang. Materinya mencakup berbagai pelatihan militer dari senjata tempur hingga komando dan operasi dasar.

Sejak kudeta militer terjadi di Myanmar pada Februari lalu, Jepang telah secara tegas memotong bantuannya kepada Myanmar. Jepang juga mendesak militer Myanmar untuk menghentikan kekerasan. Namun, HRW mendesak Jepang mengambil tindakan yang lebih kuat, seperti sanksi ekonomi.

Baca Juga: Jepang dan AS Kompak Menentang Upaya Pembatasan Senjata Robot Pembunuh

Kedekatan Jepang dengan Myanmar salah satunya bertujuan untuk mencegah kehadiran China. Atas dasar demokrasi, Jepang berusaha tetap menyeimbangkan kekuatan.

Pada Maret lalu, Kementerian Pertahanan Jepang mengatakan kepada Reuters, setiap langkah untuk memutuskan kemitraan dengan militer Myanmar bisa menyebabkan China memenangkan lebih banyak pengaruh.

Berbeda dengan Jepang, Australia telah menangguhkan program kerja sama pertahanannya dengan Myanmar di bidang non-tempur, termasuk pelatihan bahasa Inggris. Selandia Baru juga telah menghentikan semua kontak militer tingkat tinggi dengan Myanmar.

Kudeta militer yang terjadi awal tahun ini telah mendorong Myanmar jatuh ke dalam kekacauan. Gelombang unjuk rasa menolak pemerintahan militer terus bermunculan hingga hari ini.

Kelompok hak asasi Myanmar bahkan melaporkan ada lebih dari 1.300 pengunjuk rasa yang kehilangan nyawa dalam serangkaian bentrokan dengan aparat keamanan.