KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menyongsong 80 tahun Indonesia merdeka, nelayan tradisional mendesak pemerintah untuk lebih serius melindungi ruang hidup pesisir dari ancaman krisis iklim dan ketidakadilan struktural.

Ketua Bidang Kebijakan Publik Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Niko Amrulloh menilai hingga kini nelayan kecil masih terjebak dalam kemiskinan, keterbatasan akses energi dan pasar, serta minim perlindungan dari dampak iklim ekstrem.

“Delapan puluh tahun merdeka seharusnya berarti hak-hak dasar nelayan dijamin negara, sesuai amanat konstitusi,” kata Niko dalam keterangannya, Minggu (17/8/2025).

BNI Hadirkan Fitur Simponi di wondr by BNI Permudah Pengelolaan Dana Pensiun

Baca Juga: Bantu Nelayan Pesisir, PHE OSES Bikin Fasilitas Bengkel Docking Kapal di Pulau Seribu

Ia menyoroti fenomena abrasi, banjir rob, hingga gelombang tinggi yang kian menggerus wilayah pesisir. Data NOAA menunjukkan suhu laut global mencetak rekor tertinggi 15 tahun berturut-turut, sementara riset KNTI melalui Rembuk Iklim Pesisir 2023 menemukan 64,5% nelayan tradisional merasa hak dasar mereka belum terpenuhi.

“Nelayan tidak bicara dengan statistik, mereka bercerita tentang ombak yang kian tak tertebak, tentang anak-anak yang harus berhenti sekolah karena orang tuanya tidak melaut berminggu-minggu,” tegas Niko.

Menurut Niko, jargon ekonomi biru yang kerap digaungkan pemerintah tidak boleh sekadar berhenti di forum akademik. Nelayan masih menghadapi antrean panjang untuk memperoleh BBM bersubsidi dengan harga di atas ketentuan, serta minimnya pelibatan dalam penyusunan regulasi ruang laut.

Baca Juga: Laut Jawa Krisis Ikan! Nelayan Geser Melaut ke Timur dan Barat Indonesia

KNTI menekankan perlunya peta jalan nasional yang meliputi perlindungan ekosistem pesisir, penguatan koperasi nelayan, perluasan akses pasar dan teknologi, serta keterlibatan aktif nelayan dan perempuan pesisir dalam perumusan kebijakan.

“Jika pemerintah serius dengan visi Indonesia Emas, maka keberpihakan pada nelayan harus menjadi agenda strategis. Delapan puluh tahun merdeka bukan sekadar perayaan, tetapi janji untuk merdeka dari kemiskinan, ketidakadilan energi, dan kerentanan iklim,” pungkas Niko.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News