JAKARTA. Pemerintah akan memberikan hak pengusahaan atawa konsesi jalan tol Trans Sumatra selama 40 tahun kepada PT Hutama Karya sebagai pelaksana proyek. Aturan main ini tertuang dalam Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Pulau Sumatra.

Calon beleid ini menyatakan, hak konsesi yang melekat pada badan usaha milik negara (BUMN) karya tersebut adalah dalam rangka melaksanakan penugasan pemerintah untuk membangun empat ruas jalan bebas hambatan di pulau berjulukan Andalas itu. Keempat ruas tol itu: Medan–Binjai, Palembang–Indralaya, Pekanbaru–Kandis–Dumai, dan Bakauheni–Terbanggi Besar. Total panjangnya mencapai 322,98 kilometer.

Selain itu, Hutama Karya juga mendapatkan beberapa kemudahan untuk membangun megaproyek dengan total nilai Rp 39,33 triliun tersebut. Yakni, bisa bekerjasama dengan pihak lain untuk membangun tol Trans Sumtara melalui pembentukan anak perusahaan.

Meskipun boleh membentuk anak perusahaan, Hutama Karya harus tetap menjadi pemegang saham mayoritas. "Dalam perpres ini juga dikatakan, setelah jalan tol selesai dibangun, Hutama Karya juga bisa mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan saham mereka kepada mitra kerjasama atau pihak lain," kata Dedy Priatna, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), akhir pekan lalu.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto sudah meneken draft final Perpres Percepatan Pembangunan Tol Trans Sumatra pada Kamis (11/9) pekan lalu. Kalau tak ada aral melintang, perpres ini bakal terbit bulan depan. "Hutama Karya akan diprioritaskan untuk membangun dua ruas dari empat ruas, yakni Medan–Binjai dan Palembang–Indralaya, dengan pertimbangan lahan yang sudah siap ketimbang dua ruas lainnya," ujar Djoko.

Di ruas Medan–Binjai, sekitar 70% tanah yang akan dilewati tol ini adalah milik PT Perkebunan Nusantara II sehingga lebih muda. Sedang, Palembang–Indralaya masih dilakukan pembebasan lahan dan diharapkan bisa selesai dalam waktu dekat.

Skema pendanaan

Menurut I Gusti Ngurah Putra, Direktur Utama Hutama Karya, perusahaannya akan segera merespon penugasan sebagai pelaksana proyek Tol Trans Sumatra. "Kami akan segera menggelar rapat mengenai penugasan ini," katanya yang belum membaca draf final perpres itu.

Salah satu yang akan segera Hutama Karya siapkan adalah soal pendanaan. Untuk membangun Tol Trans Sumatra, berdasarkan hitungan pemerintah, butuh dana puluhan triliunan rupiah (lihat tabel). Dan, perusahaan pelat merah itu boleh mencari pembiayaan dengan beragam skema. Misalnya, pinjaman dari badan investasi pemerintah dan lembaga keuangan lokal.

Dengan banyaknya opsi yang diberikan pemerintah itu, tentu akan memudahkan Hutama Karya dalam mencari dana proyek tol Trans Sumatra. Tapi, Gusti akan menghitung untung dan rugi dari setiap skema. "Opsi yang paling menguntungkan yang akan kami pilih," ujar Gusti.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Uji Agung Santosa