KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Hutama Karya berupaya untuk menyelesaikan pengerjaan proyek Jalan Tol Trans-Sumatra (JTTS). Selama empat tahun terakhir, pengembangan JTTS oleh Hutama Karya telah mencapai 393 kilometer (km). Di tahun 2019 ini, perusahaan infrastruktur dan operator jalan tol ini merencanakan pembangunan sepanjang 188 km, sehingga total yang terbangun hingga 2019 diproyeksikan mencapai 581 km.

Adapun proyek tersebut merupakan penugasan dari pemerintah kepada Hutama Karya pada 2014 hingga 2015. Penugasan itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015.

Direktur Keuangan Hutama Karya Anis Anjayani mengatakan, penugasan JTTS berdampak positif pada kinerja perusahaannya. Selama lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan pendapatan Hutama Karya mencapai 43%. "Kemudian pertumbuhan laba bersih 73%, dan pertumbuhan aset 76%,” kata Anis dalam siaran pers, Jumat (7/3).

Anis mengatakan bahwa jalan tol tersebut dirancang untuk mencapai konektivitas yang lebih baik di Sumatra, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tol tersebut terbentang dari Aceh hingga Lampung dengan panjang 2.765 km.

JTTS akan menghubungkan Lampung dan Aceh melalui 24 ruas jalan berbeda yang panjang keseluruhannya mencapai 2.765 km. Total investasi JTTS diperkirakan sebesar Rp 476 triliun.

Adapun ruas tol yang menjadi prioritas Hutama Karya, antara lain Medan-Binjai (17 km) dengan investasi Rp 2,5 triliun, Palembang-Indralaya (22 km) dengan investasi Rp 3,3 triliun, dan Bakauheni-Terbanggi Besar (140 km) dengan investasi Rp 16,79 triliun.

Selanjutnya ruas tol Pekanbaru-Dumai (131 km) dengan investasi sebesar Rp 16,21 triliun, Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (189 km) dengan investasi Rp 21,95 triliun, dan Indrapura-Kisaran (47 km) dengan investasi Rp 6,04 triliun. “Selain itu, HK akan memulai pengerjaan ruas yang lain, seperti Medan-Aceh, Pekanbaru-Padang, dan Indralaya-Bengkulu,” tutur Anis.

Untuk mendukung kesuksesan pembangunan tersebut, pemerintah telah mengalokasikan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang jumlahnya hingga 2019 menjadi sebesar Rp 16,1 triliun. Selain itu, pemerintah telah memberikan penjaminan atas pinjaman Hutama Karya senilai Rp 54,9 triliun. "Dengan demikian, Hutama Karya bisa mendapatkan pembiayaan yang kompetitif dengan tenor yang lebih panjang sesuai nature project," lanjutnya.

Adapun pada 2015, Hutama Karya menerima PMN sebesar Rp 3,6 triliun, sedangkan pada 2016 sebesar Rp 2 triliun. Tahun 2019 ini, nilai PMN untuk Hutama Karya mencapai Rp 10,5 triliun.

Sementara itu, penjaminan pemerintah untuk plafon Medan-Binjai senilai Rp 481 miliar, plafon Palembang-Sp Indralaya Rp 1,24 triliun, Plafon Bakauheni-Terbanggi Besar Rp 15,59 triliun, sekuritisasi aset JORR S Rp 6,5 triliun, plafon Pekanbaru-Dumai Rp 12,26 triliun, monetisasi aset Akses Tanjung Priok Rp 4,5 triliun, dan plafon Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung Rp 14,36 triliun.

Selain PMN dan penjaminan, Anis mengatakan bahwa pemerintah juga memberikan dukungan konstruksi. Dukungan konstruksi untuk ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (80 km) senilai Rp 8,37 triliun dan Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat (50 km) senilai Rp 7,74 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati