JAKARTA. Perusahaan negara memang mendapat prioritas dalam proyek infrastruktur. Agar proyek cepat bisa jalan, mereka mencari sumber dana lewat penyertaan modal negara (PMN). Salah satunya adalah PT Hutama Karya (HK).

Perusahaan konstruksi yang mendapat tugas menggarap jalan tol Trans Sumatra meminta suntikan modal Rp 3 triliun. Mereka akan memakai modal ini untuk mengerjakan sebagian dari proyek ruas jalan tol trans Sumatera.

"Dari empat ruas trans Sumatera, dua diantaranya akan dibiayai melalui PMN," ujar I Gusti Ngurah Putra, Direktur Utama Hutama Karya, Kamis (27/8).

Adapun kedua ruas tersebut adalah Palembang–Indralaya dan Bakauheni–Terbanggi Besar. Dua ruas tersebut saat ini masih dalam tahap pembebasan lahan. Untuk ruas Palembang–Indralaya, Hutama Karya menargetkan pembebasan lahan bisa tuntas pada 2016. Alhasil, perusahaan ini, kata Ngurah Putra sudah bisa mengerjakan ruas jalan tol tersebut.

Sementara itu untuk ruas Bakaheuni–Terbanggi Besar, pembebasan lahan ditargetkan sudah bisa terlaksana pada pertengahan 2016 sehingga diharapkan bisa kelar pada 2018. Atau memakan waktu sekitar dua tahun. Menurut Ngurah Putra, penyertaan modal negara tersebut bakal dibagi–bagi ke dalam beberapa ruas proyek.

"Nanti, PMN yang akan disuntik ke ruas Palembang–Indralaya sebesar Rp 1,51 triliun," katanya. Adapun rinciannya adalah untuk konstruksi sebesar Rp Rp 1,21 triliun. Kemudian untuk peralatan tol senilai Rp 29 miliar. Ada juga biaya supervisi Rp 21 miliar. Sisanya adalah beberapa biaya lain seperti biaya eskalasi Rp 52 miliar, biaya overhead Rp 30 miliar, financing cost Rp 8 miliar.

Ada lagi biaya pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% dari dana yang dikucurkan. Adapun untuk ruas Bakauheni–Terbanggi Besar, alokasi dana PMN sebesar Rp 1,49 triliun. Perinciannya adalah biaya perencanaan Rp 9 miliar, konstruksi Rp 1,05 triliun, peralatan tol Rp 23 miliar dan supervisi Rp 18 miliar.

Lantas ada biaya eskalasi Rp 89 miliar, PPN 10% yang bernilai Rp 119 miliar, biaya overhead Rp 27 miliar, interset during construction (IDC) Rp 133 miliar dan financing cost Rp 20 miliar. HK berharap bisa mendapat PMN lantaran proyek ini tidak layak secara bisnis.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie