JAKARTA. Walaupun tak mendapat sinyal lampu hijau dari Kementerian Badan Usaha Milik negara (BUMN), namun PT Hutama Karya tetap ngotot menggarap proyek kereta layang Bekasi – Slipi.

"Kami akan terus kaji, karena sudah masuk dalam program perusahaan kami," jelas Direktur Utama Hutama Karya, Tri Widjajanto ketika ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (5/9)

Hingga saat ini, Hutama Karya telah membentuk tim kajian proyek tahap pertama kereta layang Bekasi - Slipi yang diprediksi menelan investasi Rp10 triliun tersebut. "Kami masih usahakan, karena sudah masuk program perusahaan," jelasnya.

Meski begitu, Tri tidak memungkiri, proyek tersebut mengharapkan dana dari APBN. Sebab, kata Tri, jika mengandalkan dana swasta, maka proyek transportasi tersebut akan lebih mahal. "Seyogianya ya menggunakan APBN, karena akan lebih murah. Jika dengan swasta tentu murni business to business," pungkasnya

Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengaku tidak menyetujui konsep penggunaan dana APBN untuk proyek tersebut. Maka itu, Dahlan hanya merestui pembangunan proyek monorel yang digarap PT Adhi Karya Tbk, ketimbang proyek kereta layang Bekasi-Slipi dari PT Hutama Karya.

Sementara itu, kedua proyek dari perusahaan pelat merah itu bertujuan untuk mengatasi kemacetan di Ibukota Jakarta."Kalau proyek Adhi Karya saya setuju," ujar Dahlan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Agustus lalu.

Dahlan menjelaskan, proyek usulan Hutama Karya itu termasuk kategori proyek baru yang diprediksi bakal menelan investasi yang besar. Pertimbangan lainnya adalah, masalah pembiayaan proyek kereta layang yang sulit dipenuhi pemerintah. "Apakah mungkin, APBN mengalokasikan anggaran sebesar itu, saya ragu," kata Dahlan.

Sebelumnya, PT Hutama Karya mengeluarkan ide kereta layang yang akan dibangun di atas jalan tol milik Jasa Marga yang ketinggiannya mencapai 15 meter dari atas tanah. Rencana proyek kereta layang itu akan membentang sepanjang 22 kilometer.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Asnil Amri