Insentif EV Berpotensi Dihentikan, Hyundai Andalkan Ekosistem Produksi Lokal



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) siap menghadapi wacana perubahan kebijakan pemerintah terkait penghentian insentif kendaraan listrik, seiring HMID telah memiliki ekosistem produksi kendaraan listrik yang kuat di Indonesia.

Chief Operating Officer (COO) HMID, Fransiscus Soerjopranoto mengatakan, pihaknya menghormati dan mendukung kebijakan pemerintah untuk memperkuat industri otomotif nasional, serta mendorong produksi kendaraan listrik dalam negeri.

"Hal ini sejalan dengan komitmen jangka panjang Hyundai dalam membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia," ujarnya kepada Kontan.co.id, Jumat (23/1/2026).


Fransiscus mengatakan, pihaknya telah melakukan produksi kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Indonesia dengan investasi senilai US$ 3 miliar sejak 2020, sebagai salah satu komitmen mendorong produksi dalam negeri.

Baca Juga: JNE Targetkan Pertumbuhan Dua Digit pada 2026, E-commerce dan B2B Jadi Penopang Utama

"Di mana, investasi tersebut termasuk untuk mendukung produksi EV dalam negeri melalui kehadiran Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI), pabrik baterai sistem Hyundai LG Industry (HLI), serta pabrik baterai pack Hyundai Energy Indonesia (HEI)," imbuhnya.

Dukungan fasilitas produksi lokal, lanjutnya, terus memungkinkan HMID menjaga stabilitas pasokan kendaraan listrik selama ini dan untuk ke depannya.

"Prinsip kami adalah mengutamakan kebutuhan konsumen dengan menghadirkan produk berkualitas, layanan purna jual komprehensif, serta komitmen berkelanjutan terhadap investasi lokal," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Fransiscus memaparkan, HMID masih mengacu pada regulasi kendaraan listrik yang berlaku secara resmi.

Selain regulasi, dalam menetapkan harga dan strategi penjualan EV ke depan, HMID akan teru mempertimbangkan struktur biaya dan daya beli konsumen.

"Kami siap menyesuaikan strategi seiring kejelasan kebijakan ke depan,” pungkasnya.

Baca Juga: Sistem Pangan RI Timbulkan Beban Tersembunyi Mencapai Rp 9.334,5 Triliun

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News