JAKARTA. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menuntaskan audit investigasi tahap II pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON) Hambalang. Berdasarkan hasil audit BPK yang telah diserahkan kepada KPK dan DPR itu, ada 15 nama anggota Komisi X DPR RI yang diduga menyetujui proyek tersebut. Salah satu nama politisi yang disebut berinisial WK. Inisial ini diduga merujuk pada nama I Wayan Koster, anggota Komisi X DPR dari fraksi PDI Perjuangan (PDI-P). Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi PDI-P di DPR Puan Maharani, menyatakan nama-nama yang diduga ikut disebutkan dalam hasil audit harus dicermati. "Nama-nama itu harus kita cermati. DPR merupakan suara lembaga, collective collegial yang sesuai posisinya, sesuai aturan. Karena itu harus dicermati dengan baik," kata Puan yang ditemui di depan ruang sidang paripurna, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8). Puan mengajak seluruh pihak untuk mengikuti proses audit yang dilakukan BPK. "Kami persilakan nama-nama tersebut diproses. Biarkan mekanisme proses memberikan arah bagaimana kebijakan itu berjalan. Yang penting jangan ada intervensi dari pihak mana pun," harap Puan.
I Wayan Koster disebut dalam audit BPK?
JAKARTA. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menuntaskan audit investigasi tahap II pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON) Hambalang. Berdasarkan hasil audit BPK yang telah diserahkan kepada KPK dan DPR itu, ada 15 nama anggota Komisi X DPR RI yang diduga menyetujui proyek tersebut. Salah satu nama politisi yang disebut berinisial WK. Inisial ini diduga merujuk pada nama I Wayan Koster, anggota Komisi X DPR dari fraksi PDI Perjuangan (PDI-P). Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi PDI-P di DPR Puan Maharani, menyatakan nama-nama yang diduga ikut disebutkan dalam hasil audit harus dicermati. "Nama-nama itu harus kita cermati. DPR merupakan suara lembaga, collective collegial yang sesuai posisinya, sesuai aturan. Karena itu harus dicermati dengan baik," kata Puan yang ditemui di depan ruang sidang paripurna, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8). Puan mengajak seluruh pihak untuk mengikuti proses audit yang dilakukan BPK. "Kami persilakan nama-nama tersebut diproses. Biarkan mekanisme proses memberikan arah bagaimana kebijakan itu berjalan. Yang penting jangan ada intervensi dari pihak mana pun," harap Puan.