KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) menilai kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi masih sangat terbuka untuk dilakukan. Peluang ini tetap membayangi di tengah tingginya fluktuasi harga minyak mentah dunia serta eskalasi konflik geopolitik yang tengah terjadi di kawasan Timur Tengah. Sekretaris Jenderal IATMI Hadi Ismoyo menjelaskan, kalkulasi harga keekonomian BBM jenis Pertamax saat ini secara perhitungan teknis berada di bawah harga jual pasaran.
Kondisi tersebut didasarkan pada perkembangan rerata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) serta asumsi pergerakan nilai tukar rupiah terkini.
Baca Juga: Sudaryono Siap Benahi Tata Kelola BGN "Informasi dari Kementerian ESDM harga ICP bulan Juni, rata-rata sekitar US$ 83/bbl. Dengan asumsi kurs Rp 18.000, dan yield 0,7 maka harga BBM rata-rata mengacu Pertamax adalah Rp 13.400. Sedangkan saat ini Pertamax sekitar Rp 16.250 per liter. Logikanya dengan asumsi dasar seperti itu, BBM non subsidi seharusnya mungkin untuk dilakukan penyesuaian," ujarnya kepada Kontan.co.id, Rabu (22/7/2026). Hadi mengungkapkan, pergerakan harga minyak mentah domestik pada dasarnya sangat bergantung pada acuan pasar internasional. Formula pembentukan harga ICP selalu mengikuti dinamika minyak mentah jenis Brent yang ditambah dengan variabel koreksi tertentu sesuai dengan situasi dan kondisi riil di pasar global. "ICP kita mengikuti tren Brent, secara umum ICP = Brent + alfa. Alfa fluktuatif antara US$ 2 sampai US$ 9 tergantung situasi market," ungkapnya. Melihat proyeksi bulan depan, Hadi memperkirakan, harga minyak mentah berpotensi kembali terkerek naik seiring dengan ketegangan geopolitik yang belum mereda. Oleh sebab itu, opsi penyesuaian harga secara berkala dipandang perlu diambil guna menjaga keseimbangan ekosistem industri minyak dan gas di tanah air.
Baca Juga: Outlook Negatif Danantara Bukan Cerminan Risiko Kredit Perusahaan "Merujuk nota perdamaian yang tidak berujung dan geopolitik yang masih panas, rata-rata Brent bisa naik kembali di rata-rata perkiraan bulan Juli adalah US$ 90/bbl. Tentu harga BBM non subsidi bisa disesuaikan lagi supaya fair bagi para pihak," pungkasnya. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa penyesuaian harga dapat segera dilakukan jika tren harga minyak mentah global terus menunjukkan penurunan. Bahlil memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Sebaliknya, untuk jenis BBM non-subsidi seperti Pertamax dan sejenisnya, Ia meminta Pertamina serta badan usaha swasta untuk bersiap menurunkan harga jika harga Indonesian Crude Price (ICP) melandai. "Bahkan ada berpotensi untuk beberapa jenis BBM yang ketika harga dunia akan turun, kita sudah mulai meminta kepada pengusaha badan usaha swasta termasuk Pertamina untuk segera melakukan penyesuaian," katanya. Bahlil bilang, pihaknya bakal melakukan pertemuan dengan badan usaha untuk membahas potensi penurunan harga BBM non subsidi. Namun, ia menekankan ini hanya akan disesuaikan bila harga minyak global menurun. "Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa badan usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita tahu kan bahwa kadang-kadang harga ICP hari ini naik, besok turun, ngga sampai dua hari naik lagi," imbuhnya.
Baca Juga: Aliran Modal Asing Masuk US$ 8,5 Miliar di Kuartal II-2026, BI Pastikan Cadev Kuat Lebih lanjut, Bahlil menambahkan, pihaknya masih menghitung pergerakan ICP. Pemerintah ingin mencari titik temu yang adil bagi masyarakat pengguna BBM non subsidi serta menjaga keberlangsungan usaha sektor migas. "Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat pengguna khususnya yang non subsidi, ini kan totalnya 20%. Ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan," tandasnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
