KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) meminta pemerintah khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus bisa menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Ibas bilang jangan sampai penerimaan negara tertekan lagi, sementara belanja negara terus tumbuh.

“Jangan sampai ada istilah lebih besar pasak daripada tiang. Nanti yang merugi adalah anak cucu kita. Jangan sampai kita hanya memikirkan spending tapi tidak juga kita memikirkan bagaimana kesehatan dari fiskal kita,” kata Ibas dalam Raker Banggar DPR RI; Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang Pokok-Pokok RUU APBN Tahun Anggaran 2021, Selasa (1/9).

Anak dari Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu mengatakan, tahun depan risiko ketidakpastian  perlu diwaspadai dan diantisipasi oleh pemerintah. Termasuk risiko global dari faktor geopolitik, volatilitas pasar keuangan, serta fluktuasi harga komoditas agar target yang ditentukan dalam target APBN 2021 dapat tercapai.

Baca Juga: Sri Mulyani sebut penerimaan pajak tahun 2020 berpotensi shortfall

Ibas menyampaikan pemerintah  juga harus melakukan antisipasi fiskal. Fraksi Partai Demokrat menilai bahwa kebijakan pemerintah dalam menjalankan strategi kebijakan fiskal dalam RAPBN tahun anggaran 2021 secara ekspansif konsolidatif namun harus tetap terarah dan terukur.

“Harus terus dilakukan sebagai wujud dan komitmen pemerintah untuk mendukung proses recovery sosial ekonomi menuju kondisi normal antara penerimaan negara apakah itu dari sektor pajak, PNBN, dan seterusnya, dan belanja negara,” ujar Ibas.

Setali tiga uang, Ibas minta pemerintah tetap mengendalikan utang dengan menjaga rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) dan mengharapkan adanya peningkatan efisiensi biaya utang sehingga beban utang bisa diperkecil.

Di sisi lain, Ibas menegaskan peningkatan APBN 2021 harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. APBN tahun 2019 telah mengalami kenaikan dibandingkan APBN dari 2015.

Kendati demikian, realisasi dari peningkatan tersebut menurutnya tidak diikuti oleh peningkatan kesehatan/kesejahteraan masyarakat tahun 2019.

“Jika benar-benar negara kita ingin bangkit dan pulih ekonominya pastikan juga masyarakat kita juga tetap sejahtera bahkan lebih sejahtera dari pendapatan nya. Oleh karena itu pemerintah harus meningkatkan kinerja APBN dalam memberikan kesejahteraan yang merata untuk seluruh masyarakat,” kata Ibas.

Baca Juga: Sri Mulyani beberkan pertimbangan pemerintah tetapkan anggaran PEN 2021 lebih kecil

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat