KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden RI Joko Widodo telah mengumumkan lokasi ibu kota negara yang baru yaitu di Penajam, Paser Utara dan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Kabarnya, pemerintah akan membangun ibu kota tersebut di atas lahan seluas 3.000 ha. Sehari setelah Presiden RI Joko Widodo mengumumkan kawasan pengganti Jakarta, PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) viral dengan iklan Borneo Bay City. Analis Artha Sekuritas Dennies Christopher menjelaskan emiten properti yang memiliki aset di sana tentunya bisa meraup cuan. Apalagi pemerintah akan mengunci tanah Borneo untuk menghindari spekulan tanah.
"Jadi menurut saya yang diuntungkan adalah yang punya aset di sana, karena secara tidak langsung aset value akan naik," jelas Dennies kepada Kontan.co.id, Kamis (29/8). Kendati begitu, emiten properti bukan menjadi emiten yang bisa langsung diuntungkan dari pemindahan pusat administratif negara tersebut. Pasalnya, jelas Dennies, tahap awal yang akan dibangun adalah infrastruktur dasar. Dalam hal ini tentunya yang diuntungkan adalah emiten konstruksi yang telah memiliki pabrik di sana dan yang sudah mengembangkan pabrik di sana. Baca Juga: Ciputra (CTRA) kebut peluncuran produk di Kaltim, Alam Sutera (ASRI) belum ekspansi Pemerintah juga menjelaskan bahwa pembangunan baru akan dimulai pada tahun 2020. Sebelum itu, maka pemerintah harus mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada Parlemen. Pemerintah merencanakan pengajuan RUU tersebut akan dilaksanakan sebelum akhir tahun ini. Saat ini, berdasarkan data yang dimiliki Kontan.co.id, terdapat tiga emiten properti yang sudah memiliki aset di Borneo bagian timur tersebut. Tiga emiten itu adalah PT Ciputra Land Tbk (CTRA), PT Bumi Serpong Damai (BSDE) dan APLN. "Tiga emiten tersebut diuntungkan," ujar Dennies.