JAKARTA. Partai Keadilan Sejahtera dinilai melanggar kesepakatan, sebagai anggota koalisi yang mendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Namun menurut Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, belum ada keputusan terkait sanksi kepada PKS.Aburizal mengemukakan itu, sebelum melantik Pengurus DPP Gerakan Perempuan MKGR di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (4/4). "Memang ada tiga butir kesepakatan yang dilanggar PKS. Benar seperti kata Pak Syarif Hasan, kontrak dengan PKS sudah berakhir ," ujarnyaSalah satu butir yang dilanggar, menurut Aburizal yang juga Wakil Ketua Koalisi, tentang seluruh koalisi diajak untuk membicarakan sesuatu dan dalam forum itu dapat berbeda pendapat. Namun setelah keputusan bersama diambil, koalisi harus tunduk pada keputusan bersama. Bila tidak, partai itu bisa mundur dari koalisi, atau Presiden mengeluarkannya dari koalisi.Kendati demikian, dalam rapat parpol-parpol anggota koalisi Selasa (3/4/2012) malam, belum diputuskan sanksi untuk PKS yang menolak kebijakan kenaikan harga BBM dalam rapat paripurna, terkait pengesahan RUU Perubahan APBN akhir pekan lalu. Partai itu pun, tambah Ical, tidak diundang dalam rapat. (Nina Susilo/Kompas.com)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Ical: Kontrak koalisi dengan PKS berakhir
JAKARTA. Partai Keadilan Sejahtera dinilai melanggar kesepakatan, sebagai anggota koalisi yang mendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Namun menurut Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, belum ada keputusan terkait sanksi kepada PKS.Aburizal mengemukakan itu, sebelum melantik Pengurus DPP Gerakan Perempuan MKGR di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (4/4). "Memang ada tiga butir kesepakatan yang dilanggar PKS. Benar seperti kata Pak Syarif Hasan, kontrak dengan PKS sudah berakhir ," ujarnyaSalah satu butir yang dilanggar, menurut Aburizal yang juga Wakil Ketua Koalisi, tentang seluruh koalisi diajak untuk membicarakan sesuatu dan dalam forum itu dapat berbeda pendapat. Namun setelah keputusan bersama diambil, koalisi harus tunduk pada keputusan bersama. Bila tidak, partai itu bisa mundur dari koalisi, atau Presiden mengeluarkannya dari koalisi.Kendati demikian, dalam rapat parpol-parpol anggota koalisi Selasa (3/4/2012) malam, belum diputuskan sanksi untuk PKS yang menolak kebijakan kenaikan harga BBM dalam rapat paripurna, terkait pengesahan RUU Perubahan APBN akhir pekan lalu. Partai itu pun, tambah Ical, tidak diundang dalam rapat. (Nina Susilo/Kompas.com)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News