KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Terus bergerak naik Research & Development Manager Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (ICDX) Jericho Biere optimistis harga CPO masih akan positif ke depan. Apalagi, kemarin (10/12) transaksi CPO atau CPOTR di ICDX sempat melonjak signifikan ke harga Rp 11.095 per ton.

Dikonfirmasi bahwa, kenaikan tersebut terjadi karena banyaknya pelaku pasar yang melakukan lindung nilai atas kewajiban B30 yang dipercepat pemerintah, alhasil harga pun terdongkrak naik. Adapun kontrak CPOTR tersebut untuk penyerahan bulan spot, bukan seperti bursa Malaysia yang penyerahannya dilakukan di t+2 di Februari.

Baca Juga: Outlook Bank Dunia tahun 2020: Konsumsi lebih lambat

Ke depannya, Jericho optimistis prospek harga CPO masih akan positif. Apalagi, CPO merupakan salah satu komoditi yang memiliki banyak produk turunan baik untuk makanan maupun bahan bakar, serta bahan baku toiletries hingga kosmetik. Di samping itu, dari posisi ekspor Indonesia masih sangat strategis.

Namun, prospek harga CPO juga masih dihadapkan pada tantangan ekspor yang diprediksi bakal melambat, seiring dengan perkiraan pelambatan ekonomi global. Isi pelambatan ekonomi juga sudah merambat ke China dan India yang sejatinya merupakan importir CPO dan produk turunan terbesar minyak sawit mentah bagi Indonesia. 

"B30 bagi Indonesia menjawab tantangan global, karena secara bertahap pemerintah bakal mengurangi belanja negara dalam hal energi diesel. Salah satunya dengan menciptakan sebagian sumber energi diesel dari CPO," ungkap Jericho kepada Kontan, Rabu (11/12). 

Baca Juga: Pro kontra perubahan tarif royalti tambang, pengusaha nikel protes

Untuk sisa tahun ini, isu hangat bahwa Uni Eropa (UE) akan kenakan Bea masuk produk biodiesel Indonesia tidak lagi mengejutkan. Ini karena, sedari awal UE sangat sentimen dengan produk CPO Indonesia. 

Kendati demikian, Jericho meyakini langkah UE tersebut tidak akan mengganggu industri CPO Tanah Air secara keseluruhan. Meskipun begitu, pemerintah tetap harus berstrategi dalam bertindak melakukan diskusi terlebih dahulu dengan pihak berwenang seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dalam menangani masalah tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .