JAKARTA. Lelang pengadaan uninterruptible power supply (UPS) di Pemerintah Provinsi DKI tahun 2014 dinilai sebagian pihak memiliki permasalahan yang cukup pelik. Permasalahan ini dapat dilihat dari banyaknya kejanggalan saat proses lelang. Program Manajer Monitoring Anggaran Indonesia Corruption Watch (ICW), Firdaus Ilyas menjelaskan, mekanisme pengadaan barang dan jasa harusnya dilakukan saat anggaran sudah ada. "Kalau kita bicara mekanisme pengadaan barang dan jasa kan mekanisme itu terkait pengadaan belanja modal. Itu terjadi ketika sudah ada anggaran, anggaran itu baik anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)," kata Firdaus.
ICW beberkan kejanggalan dalam tender UPS 2014
JAKARTA. Lelang pengadaan uninterruptible power supply (UPS) di Pemerintah Provinsi DKI tahun 2014 dinilai sebagian pihak memiliki permasalahan yang cukup pelik. Permasalahan ini dapat dilihat dari banyaknya kejanggalan saat proses lelang. Program Manajer Monitoring Anggaran Indonesia Corruption Watch (ICW), Firdaus Ilyas menjelaskan, mekanisme pengadaan barang dan jasa harusnya dilakukan saat anggaran sudah ada. "Kalau kita bicara mekanisme pengadaan barang dan jasa kan mekanisme itu terkait pengadaan belanja modal. Itu terjadi ketika sudah ada anggaran, anggaran itu baik anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)," kata Firdaus.