JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta segera menerima dua nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi hasil seleksi dari Pansel. Indonesia Corruption Watch curiga ada maksud tersembunyi dari belum diterimanya nama calon pimpinan KPK itu oleh SBY. "Jika merujuk pada jadwal yang telah ditetapkan, pansel seharusnya menyerahkan kedua nama tersebut Senin, tanggal 13 Oktober 2014 kepada Presiden SBY. Namun niat tersebut urung dilakukan karena padatnya jadwal Presiden. Hingga saat ini belum ada kejelasan jadwal ulang Tim Pansel KPK dapat menyerahkan dua nama tersebut kepada SBY," kata Agus Sunaryanto, Wakil Koordinator Badan Pekerja ICW dalam rilis yang diterima Kompas.com, Kamis (16/10/2014) Proses seleksi Calon Pimpinan (capim) KPK calon pengganti Busyro Muqodas yang sudah dimulai Agustus 2014 lalu akan segera berakhir pada Oktober ini. Proses seleksi ini dilakukan oleh Tim Panitia Seleksi (Pansel) - yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono - diketuai Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin.
ICW curiga SBY belum terima nama capim KPK
JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta segera menerima dua nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi hasil seleksi dari Pansel. Indonesia Corruption Watch curiga ada maksud tersembunyi dari belum diterimanya nama calon pimpinan KPK itu oleh SBY. "Jika merujuk pada jadwal yang telah ditetapkan, pansel seharusnya menyerahkan kedua nama tersebut Senin, tanggal 13 Oktober 2014 kepada Presiden SBY. Namun niat tersebut urung dilakukan karena padatnya jadwal Presiden. Hingga saat ini belum ada kejelasan jadwal ulang Tim Pansel KPK dapat menyerahkan dua nama tersebut kepada SBY," kata Agus Sunaryanto, Wakil Koordinator Badan Pekerja ICW dalam rilis yang diterima Kompas.com, Kamis (16/10/2014) Proses seleksi Calon Pimpinan (capim) KPK calon pengganti Busyro Muqodas yang sudah dimulai Agustus 2014 lalu akan segera berakhir pada Oktober ini. Proses seleksi ini dilakukan oleh Tim Panitia Seleksi (Pansel) - yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono - diketuai Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin.