KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Lembaga antikorupsi tersebut menilai pelaksanaan program unggulan ini berjalan amburadul, dengan sejumlah temuan mulai dari tata kelola yang buruk, penyaluran anggaran yang keliru, hingga dugaan penggelapan dana.

Dalam siaran pers, ICW membeberkan empat permasalahan utama dalam pelaksanaan MBG. Salah satunya terkait dugaan penggelapan dana yang menyebabkan mitra dapur MBG di Kalibata, Jakarta Selatan, rugi hampir Rp1 miliar karena tak kunjung menerima pembayaran dari Yayasan MBG. Padahal, dapur tersebut telah memproduksi lebih dari 65.000 porsi makanan sepanjang Februari-Maret 2025.

“Masalah ini menambah rentetan pengelolaan anggaran yang tidak transparan. Di daerah lain seperti Sumenep, petugas dapur bahkan berhenti bekerja karena beban kerja dan upah yang tidak memadai,” tulis Peneliti ICW dalam siaran pers, Senin (21/4).

Reksa Dana Diburu, Investor dan Nilai Reksa Dana Mirae Asset Naik di Awal 2025

Baca Juga: ICW Minta Badan Gizi Nasional Transparan Kelola Anggaran Program MBG

ICW juga menyoroti dugaan pelanggaran dalam skema penyaluran anggaran yang tidak sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021. Seharusnya, dana bantuan disalurkan langsung ke rekening penerima, bukan ke pihak ketiga yang tidak memiliki kedudukan sebagai penerima manfaat secara resmi.

Selain itu, ketimpangan layanan dan kualitas makanan yang buruk menjadi sorotan. ICW menyebut ada sekolah yang hanya menerima wadah makanan berbahan plastik tipis, sementara sekolah lain mendapat wadah stainless steel. Beberapa laporan bahkan menyebut siswa membuang makanan karena rasa yang tidak enak atau makanan yang tidak layak konsumsi.

Permasalahan lain mencuat dalam proses rekrutmen Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Pendaftaran program ini disebut tidak transparan dan tidak informatif, dengan pelaksanaan yang disebut diwarnai intervensi militer.

“Presiden Prabowo harus menunjukkan tanggung jawabnya dengan menghentikan proyek MBG,” tegas ICW.

Sebelumnya, sejumlah laporan media juga telah menyoroti potensi konflik kepentingan dalam proyek MBG, termasuk dugaan keterlibatan pihak-pihak yang terafiliasi dengan presiden dalam penyediaan makanan.

ICW menilai jika tidak segera dibenahi, program MBG bukan hanya gagal menjalankan tujuannya, tetapi juga berisiko menjadi lahan baru penyimpangan anggaran.

Baca Juga: KPK Angkut Motor Royal Enfield Milik Ridwan Kamil

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News