JAKARTA. Diduga ada penyimpangan APBD 2014 di Dinas Pendidikan. Tak tanggung-tanggung nilainya mencapai Rp 700 miliar. Agar tidak terjadi hal serupa, Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri menyarankan sebaiknya sistem pengadaan anggaran diperbaiki. “Menggunakan sistem e-budgeting bisa menjadi solusi,” kata Febri, Jumat (18/4). Melalui sistem elektronik tersebut, anggaran bisa dipantau secara real time dan bisa diakses siapapun yang membutuhkan data. Sehingga jelas siapa yang mengajukan, tanggal pengajuan, tujuan dana, sampai siapa yang menyetujui. “Selama ini kan biasanya kita tahunya jumlah anggaran kalau sudah diketok palu di DPD saja,” tambah Febri.
ICW: E-budgeting bisa cegah mark up anggaran
JAKARTA. Diduga ada penyimpangan APBD 2014 di Dinas Pendidikan. Tak tanggung-tanggung nilainya mencapai Rp 700 miliar. Agar tidak terjadi hal serupa, Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri menyarankan sebaiknya sistem pengadaan anggaran diperbaiki. “Menggunakan sistem e-budgeting bisa menjadi solusi,” kata Febri, Jumat (18/4). Melalui sistem elektronik tersebut, anggaran bisa dipantau secara real time dan bisa diakses siapapun yang membutuhkan data. Sehingga jelas siapa yang mengajukan, tanggal pengajuan, tujuan dana, sampai siapa yang menyetujui. “Selama ini kan biasanya kita tahunya jumlah anggaran kalau sudah diketok palu di DPD saja,” tambah Febri.