KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lembaga aktivis antikorupsi Indonesian Corruption Watch (ICW) menduga, kemenangan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dalam praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkaitan dengan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali.

ICW sependapat dengan pernyataan Ahmad Doli Kurnia Ketua GMPG tentang dugaan bahwa putusan SN (Setnov) sudah dikondisikan sejak sebelum putusan dibacakan.

"Hal ini dapat dilihat dari pembahasan RUU Jabatan Hakim yang sedang dibahas di Komisi III DPR RI, dengan MA sebagai salah satu pihak yang paling berkepentingan dengan hal tersebut, juga dari dugaan pertemuan SN dengan ketua MA, Hatta Ali," ujar peneliti ICW Lalola Easter dalam keterangan.

ICW juga sudah memperkirakan kekalahan KPK ini bakal terjadi lantaran ada enam kejanggalan. Diantaranya, penolakan hakim untuk memutar rekaman bukti keterlibatan Setnov dalam korupsi e-KTP. Hakim juga menunda pemberian keterangan salah satu ahli yang diajukan KPK.

Selain itu, eksepsi KPK juga ditolak oleh hakim Cepi Iskandar. Kejanggalan keempat, hakim mengabaikan permohonan intervensi dengan alasan permintaan belum masuk dalam sistem informasi pencatatan perkara, padahal pemohon sudah memasukkan surat beberapa hari sebelum persidangan dimulai.

Sikap Cepi yang mempertanyakan sifat adhoc KPK juga dirasa janggal, lantaran tidak berkaitan dengan pokok perkara praperadilan. Keanehan keenam, Cepi memasukkan laporan kinerja KPK yang berasal dari pansus angket.

Kemarin, hakim praperadilan mengabulkan permohonan Setya Novanto atas penetapannya sebagai tersangka dalam korupsi e-KTP. Padahal dalam persidangan pokok perkara e-KTP telah ada dua terdakwa yang divonis bersalah, yakni eks pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini