JAKARTA. Indonesia Corruption Watch (ICW) minta Jokowi JK berhati hati dan tidak diintervensi oleh kepentingan mafia saat memilih menteri. Jika kepentingan mafia masuk melalui menterinya maka mustahil bagi Jokowi JK mewujudkan upaya pemberantasan mafia maupun mewujudkan pemerintahan yang berpihak rakyat dan bebas dari korupsi. "Kekhawatiran adanya kepentingan mafia tersebut muncul setelah mempelajari dari beberapa figur calon menteri atau pejabat setingkat menteri yang diberitakan diusulkan oleh Jokowi JK ke KPK," ujar Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas dalam keterangannya, Kamis(23/10). Mafia yang dimaksud dan harus diwaspadai kata Firdaus adalah mafia hukum, mafia energi,mafia pajak, mafia hutan dan mafia pertambangan. Kementrian yang rentan disusupi oleh mafia lanjut Firdaus termasuk menteri antara lain kementerian hukum dan HAM, kejaksaan, kepolisian, ESDM, kemenkeu, kementerian BUMN, kementerian kehutanan, kemenko bidang perekonomian, kementerian Maritim, kemenko bidang maritim dan SDA.
ICW minta Jokowi-Jk waspadai intervensi mafia
JAKARTA. Indonesia Corruption Watch (ICW) minta Jokowi JK berhati hati dan tidak diintervensi oleh kepentingan mafia saat memilih menteri. Jika kepentingan mafia masuk melalui menterinya maka mustahil bagi Jokowi JK mewujudkan upaya pemberantasan mafia maupun mewujudkan pemerintahan yang berpihak rakyat dan bebas dari korupsi. "Kekhawatiran adanya kepentingan mafia tersebut muncul setelah mempelajari dari beberapa figur calon menteri atau pejabat setingkat menteri yang diberitakan diusulkan oleh Jokowi JK ke KPK," ujar Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas dalam keterangannya, Kamis(23/10). Mafia yang dimaksud dan harus diwaspadai kata Firdaus adalah mafia hukum, mafia energi,mafia pajak, mafia hutan dan mafia pertambangan. Kementrian yang rentan disusupi oleh mafia lanjut Firdaus termasuk menteri antara lain kementerian hukum dan HAM, kejaksaan, kepolisian, ESDM, kemenkeu, kementerian BUMN, kementerian kehutanan, kemenko bidang perekonomian, kementerian Maritim, kemenko bidang maritim dan SDA.