JAKARTA. Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko menyoroti banyak alokasi anggaran pemerintah daerah yang tak tepat sasaran, bahkan boros. "Belanja pemerintah cenderung boros," katanya usai bertemu Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota hari ini (18/10). Menurut dia, pemerintah perlu mengefisiensikan sebagian besar anggaran belanjanya. "Problem di semua pemerintah daerah di Indonesia adalah tingginya biaya belanja untuk aparat," katanya. Ia mencontohkan perjalanan dinas, pemeliharaan dan rehabilitasi kantor serta biaya operasional adalah sebagian variabel yang sesungguhnya bisa ditekan. Untuk itu, ia menyarankan bantuan lembaga seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk bertindak sebagai auditor. Namun Danang berharap besar pada kepemimpinan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012-2017. Selain ia dan Ahok saling mengenal, ia juga memuji sikap terbuka Basuki alias Ahok yang menyilakan ICW memberi kritik atau laporan kecurigaan korupsi. "Katanya silakan langsung laporkan saja pada dia," kata Danang. Sikap ini menarik, mengingat selama ini ICW selalu gagal berdialog secara terbuka dengan pemprov DKI. "Dulu selalu lewat pengadilan atau proses gugatan ke komisi informasi," ujarnya. Danang juga meminta pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk terbuka memaparkan rencana anggaran daerah atau RAPBD tahun mendatang agar ICW dapat turut mengawasi. "Kalau ini gampang diakses, proses dialognya bakal lebih maju," terangnya. Ahok sendiri mengaku belum menanggapi secara khusus hasil pertemuan tersebut. Namun ia berjanji akan berusaha memangkas 20-25% dari APBD DKI.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
ICW: Pemerintah terlalu boros
JAKARTA. Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko menyoroti banyak alokasi anggaran pemerintah daerah yang tak tepat sasaran, bahkan boros. "Belanja pemerintah cenderung boros," katanya usai bertemu Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota hari ini (18/10). Menurut dia, pemerintah perlu mengefisiensikan sebagian besar anggaran belanjanya. "Problem di semua pemerintah daerah di Indonesia adalah tingginya biaya belanja untuk aparat," katanya. Ia mencontohkan perjalanan dinas, pemeliharaan dan rehabilitasi kantor serta biaya operasional adalah sebagian variabel yang sesungguhnya bisa ditekan. Untuk itu, ia menyarankan bantuan lembaga seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk bertindak sebagai auditor. Namun Danang berharap besar pada kepemimpinan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012-2017. Selain ia dan Ahok saling mengenal, ia juga memuji sikap terbuka Basuki alias Ahok yang menyilakan ICW memberi kritik atau laporan kecurigaan korupsi. "Katanya silakan langsung laporkan saja pada dia," kata Danang. Sikap ini menarik, mengingat selama ini ICW selalu gagal berdialog secara terbuka dengan pemprov DKI. "Dulu selalu lewat pengadilan atau proses gugatan ke komisi informasi," ujarnya. Danang juga meminta pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk terbuka memaparkan rencana anggaran daerah atau RAPBD tahun mendatang agar ICW dapat turut mengawasi. "Kalau ini gampang diakses, proses dialognya bakal lebih maju," terangnya. Ahok sendiri mengaku belum menanggapi secara khusus hasil pertemuan tersebut. Namun ia berjanji akan berusaha memangkas 20-25% dari APBD DKI.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
