JAKARTA. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang bakal banyak dilakukan pada 2010 disinyalir Indonesia Coruption Watch (ICW) bakal menimbulkan potensi korupsi politik. Potensi Korupsi, menurut ICW, rawan terjadi di daerah-daerah di mana pemimpin kepala daerah sebelumnya mencalonkan kembali alias incumbent.Ibrahim Fahmi Badoh, Koordinator Bidang Korupsi Politik ICW, menilai bahwa korupsi pada pilkada sangat mungkin terjadi dalam bentuk penggunaan anggaran negara, manipulasi dana kampanye, dan politik uang. "Potensi korupsi pilkada terutama akan sangat marak terjadi di daerah yang diikuti calon incumbent," ujar Fahmi, Jumat (8/1). Itu karena banyaknya lobang penyiasatan dalam Undang-undang dan peraturan pemerintah yang ada, juga karena lemahnya pengawasan lembaga pengawas pemilu dan pengawasan publik.Bagi ICW, pelaksaan pilkada pada 2010 rentan permasalahan mengingat dilakukan kurang dari setahun sejak pemilu nasional. Hal ini menyebabkan beberapa persoalan terkait korupsi yang sempat muncul pada Pemilu 2009 akan ikut terbawa pada Pemilu 2010. Kemudian, Pilkada di tahun 2010 akan dilaksanakan secara serentak di 246 daerah yang tersebar di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten di seluruh Indonesia. Berbagai persoalan krusial terkait dengan persiapan Pilkada akan menimbulkan banyak masalah. Fahmi menilai, selama ini pelaksanaan pilkada, dari sisi pengawasan dana kampanye masih sangat lemah. "Dengan begitu sangat rawan manipulasi keuangan," tegasnya. Menurutnya, akibat dari pengaturan dana kampanye yang buruk, pada akhirnya akan berujung dalam bentuk kebijakan yang buruk dan tidak berpihak pada masyarakat.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
ICW: Pilkada 2010 Rentan Praktek Korupsi Anggaran
JAKARTA. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang bakal banyak dilakukan pada 2010 disinyalir Indonesia Coruption Watch (ICW) bakal menimbulkan potensi korupsi politik. Potensi Korupsi, menurut ICW, rawan terjadi di daerah-daerah di mana pemimpin kepala daerah sebelumnya mencalonkan kembali alias incumbent.Ibrahim Fahmi Badoh, Koordinator Bidang Korupsi Politik ICW, menilai bahwa korupsi pada pilkada sangat mungkin terjadi dalam bentuk penggunaan anggaran negara, manipulasi dana kampanye, dan politik uang. "Potensi korupsi pilkada terutama akan sangat marak terjadi di daerah yang diikuti calon incumbent," ujar Fahmi, Jumat (8/1). Itu karena banyaknya lobang penyiasatan dalam Undang-undang dan peraturan pemerintah yang ada, juga karena lemahnya pengawasan lembaga pengawas pemilu dan pengawasan publik.Bagi ICW, pelaksaan pilkada pada 2010 rentan permasalahan mengingat dilakukan kurang dari setahun sejak pemilu nasional. Hal ini menyebabkan beberapa persoalan terkait korupsi yang sempat muncul pada Pemilu 2009 akan ikut terbawa pada Pemilu 2010. Kemudian, Pilkada di tahun 2010 akan dilaksanakan secara serentak di 246 daerah yang tersebar di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten di seluruh Indonesia. Berbagai persoalan krusial terkait dengan persiapan Pilkada akan menimbulkan banyak masalah. Fahmi menilai, selama ini pelaksanaan pilkada, dari sisi pengawasan dana kampanye masih sangat lemah. "Dengan begitu sangat rawan manipulasi keuangan," tegasnya. Menurutnya, akibat dari pengaturan dana kampanye yang buruk, pada akhirnya akan berujung dalam bentuk kebijakan yang buruk dan tidak berpihak pada masyarakat.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
