ICW Sebut Dugaan Jual Beli Dapur MBG Cerminkan Masalah Tata Kelola yang Sistemik



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dugaan praktik jual beli dapur dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai bukan sekadar persoalan individu atau pelanggaran teknis. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai kasus tersebut menunjukkan adanya persoalan tata kelola yang lebih mendasar dalam pelaksanaan program unggulan pemerintah tersebut.

Peneliti ICW Seira Tamara mengatakan berbagai persoalan yang muncul sejak program berjalan semakin menguatkan indikasi bahwa MBG memiliki masalah yang bersifat sistemik dan belum dibenahi secara serius hingga saat ini.

"Berbagai persoalan yang muncul dari MBG memang semakin mengukuhkan bahwa proyek ini sejak awal bermasalah, yang tidak dibenahi secara serius hingga saat ini," ujar Seira kepada Kontan, Rabu (3/6).


Baca Juga: Bulog: Realisasi Serapan Gabah Petani Capai 3 Juta Ton hingga Awal Juni 2026

Menurut dia, persoalan dalam program MBG tidak hanya berkaitan dengan dugaan penyimpangan tertentu, melainkan juga menyangkut konflik kepentingan serta tata kelola yang dinilai belum transparan dan akuntabel.

Seira menilai pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) belum tentu menjadi solusi atas berbagai persoalan yang muncul. Pasalnya, masalah yang dihadapi dinilai sudah melekat sejak tahap perencanaan hingga implementasi program.

"MBG menjadi proyek yang sarat akan masalah sistemik seperti konflik kepentingan dan tata kelola yang tidak transparan serta akuntabel. Hal ini bahkan menjadikan pergantian pemimpin di tubuh internal BGN tidak akan berpengaruh banyak mengingat persoalan melekat sudah sejak awal tahap perencanaan program hingga implementasinya saat ini," katanya.

ICW juga menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk program MBG. Dengan kebutuhan anggaran yang diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah dalam beberapa tahun ke depan, potensi penyimpangan dinilai terbuka di berbagai tahapan pelaksanaan program.

Menurut Seira, salah satu area yang paling rentan adalah proses penentuan mitra pelaksana dan pengelola dapur MBG. Sebab, mitra yang ditunjuk memperoleh kewenangan mengelola dana dalam jumlah besar sekaligus mendapatkan berbagai insentif dari program tersebut.

"Dengan anggaran yang sangat besar, kerentanan bisa terjadi di banyak aspek, salah satunya pada penentuan mitra. Sebab mitra pelaksana yang memiliki dapur MBG mengelola dana dan mendapatkan insentif yang sangat besar," ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa apabila sejak awal proses pemilihan mitra sudah diwarnai praktik perburuan rente, maka tujuan utama program untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat berisiko tidak tercapai secara optimal.

"Bila dari proses ini saja sudah mengedepankan praktik perburuan rente, maka sulit berharap pelaksanaan MBG akan berdampak baik pada penerima manfaat," katanya.

Lebih lanjut, ICW meminta aparat penegak hukum untuk mulai mendalami berbagai potensi penyimpangan yang muncul dalam pelaksanaan program MBG. Menurut Seira, berbagai persoalan yang terungkap belakangan ini seharusnya menjadi pintu masuk untuk melakukan pemeriksaan yang lebih menyeluruh.

"Permasalahan di MBG dan BGN hari ini harus menjadi pemantik bagi aparat penegak hukum untuk masuk melakukan pemeriksaan terhadap potensi korupsi yang mungkin belum terungkap," ujarnya.

ICW sendiri kembali menegaskan sikapnya yang sejak awal mengkritisi keberadaan program MBG. Organisasi antikorupsi tersebut menilai berbagai masalah yang muncul semakin memperkuat alasan untuk mengevaluasi bahkan menghentikan program tersebut.

"Ini jadi semakin relevan melihat permasalahan MBG hari ini yang hanya menjadi proyek untuk memberi keuntungan bagi segelintir pihak yang terafiliasi dengan pemerintah," kata Seira.

Sebelumnya, pemerintah mengakui tengah melakukan audit internal di BGN menyusul munculnya dugaan praktik jual beli dapur MBG. 

Istana menyebut audit tersebut merupakan bagian dari proses monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG yang telah berjalan selama lebih dari satu tahun. 

Pemerintah juga melakukan pergantian pimpinan BGN dengan alasan perbaikan tata kelola dan penguatan pelaksanaan program.

Baca Juga: UBS Optimistis Pertumbuhan Indonesia Terjaga Meski Ketegangan Dunia Meningkat

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News