JAKARTA. Koordinator Bidang Hukum dan Peradilan Indonesian Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho menyatakan, ICW bersiap mengajukan langkah intervensi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan Undang-Undang Keuangan Negara.

Hal ini terkait dengan permohonan yang sebelumnya diajukan oleh Forum Hukum Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Pusat Kajian Masalah Strategis Universitas Indonesia yang menginginkan agar kekayaan negara dipisahkan dari keuangan negara.

Menurut Emerson, dengan adanya permohonan ICW sebagai pihak intervensi ke MK, maka salah satu lembaga tinggi pemegang kekuasaan kehakiman tersebut mendapat penilaian yang berbeda soal apa yang dimaksud dengan kekayaan negara yang dipisahkan itu.

"Menurut kami, pengajuan gugatan itu berbahaya, khususnya untuk kasus BUMN. Kalau hal ini dipisahkan dari keuangan negara, ke depan kasus yang melibatkan BUMN tidak bisa di proses oleh KPK dan tidak bisa diaudit oleh BPK,” tegas Emerson usai mengikuti diskusi terbatas yang membahas mengenai gugatan UU Keuangan Negara di Gedung BPK Jakarta, Kamis (12/9/).

Selain itu, Emerson menambahkan, KPK dan BPK tetap harus pada tempatnya semula dalam mengawasi keuangan negara. "Harusnya kita mendorong BUMN yang bersih dari praktik korupsi,” papar Emerson.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya akan mendukung proses untuk mempertahankan agar klausul di UU tersebut jangan sampai dicabut oleh MK.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan