KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pengadaan jasa pemengaruh (influencer) pada dua kementerian yang nilainya mencapai Rp 14,69 miliar. Alokasi anggaran belanja jasa promosi tersebut bersumber dari Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) pada tahun anggaran 2024 serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun anggaran 2025-2026. ICW membeberkan, data pengadaan menunjukkan belanja tersebut dialokasikan untuk mengontrak PT Rans Animasi Indonesia guna penayangan konten media sosial hingga kehadiran acara.
ICW menilai pengadaan ini kontradiktif dengan instruksi Presiden mengenai efisiensi anggaran yang meminta seluruh kementerian dan pemerintah daerah membatasi belanja publikasi maupun kegiatan seremonial. "Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga pengadaan untuk menghadirkan Raffi Ahmad ," tulis ICW dalam keterangan resminya, Senin (9/11/2026).
Baca Juga: PP 20/206 Terbit! Influencer dan Selebgram Tak Bisa Nikmati PPh Final 0,5% Selain masalah efisiensi, efektivitas dan indikator keberhasilan penggunaan uang publik tersebut turut dipertanyakan. ICW memandang kementerian telah memiliki unit kehumasan yang didukung fasilitas dan anggaran negara, sehingga pembelian jasa promosi dari pihak luar dianggap tidak memiliki urgensi serta manfaat yang terukur secara jelas. "Ketiga, spesifikasi pengadaan mengarah pada satu penyedia dan menutup ruang persaingan. Keempat paket pengadaan di Kemendikbud Ristek berupa paket penayangan konten Kemendikbud Ristek (video YouTube, Instagram Reels, Instagram Story, dan TikTok) dilakukan melalui mekanisme e-purchasing di katalog elektronik," papar ICW. ICW juga mempertanyakan metode perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) mengingat nilai paket yang tergolong seragam serta penetapan harga berbasis detik yang dinilai perlu diuji kewajarannya. "Keempat, pemerintah tidak sepatutnya menggunakan uang rakyat untuk menggiring opini atau membangun citra kekuasaan melalui figur populer. Penggunaan anggaran negara untuk jasa influencer perlu dipastikan tidak menjadi sarana promosi atau propaganda pemerintah," tegas ICW.
Lebih lanjut, ICW mengingatkan potensi timbulnya konflik kepentingan mengingat pemilik perusahaan penyedia jasa saat ini menduduki jabatan publik di pemerintahan. Penunjukan penyedia jasa yang mendapatkan kontrak kementerian setelah pemiliknya dilantik sebagai pejabat negara dinilai perlu mendapatkan perhatian serius guna menjaga integritas tata kelola keuangan negara.
Baca Juga: Serapan Anggaran Kementerian PKP Capai 49,78%, Kejar Target 97,48% di Akhir 2026 Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News