JAKARTA. Indonesia Corruptions Watch (ICW) meminta komitmen transparansi yang disampaikan Yohanes Widjonarko, Plt Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Usaha Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) tidak sekadar isapan jempol belaka.

Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW kepada KONTAN, Senin 926/8). Firdaus  bilang, komitmen adanya transparan, akuntabel, efisien dan efektif tidak sekadar menjadi pelipur lara di tengah sorotan publik atas kasus yang menimpa mantan kepala SKK Migas Rudi Rubiandini.

Apalagi, kata dia, selama ini publik menilai, SKK Migas sangat tertutup melaksanakan kegiatan operasionalnya. " Komitmen yang disampaikan itu harus dilaksanakan. Kalau tidak maka komitmen itu hanya pelipur lara dan bentuk pembohongan saja, " tegas Firdaus.

Dengan adanya kasus suap yang menimpa mantan kepala SKK Migas itu, diharapkan bisa mendorong pejabat SKK Migas melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, SKK Migas diharapkan mau mengundang aparat hukum seperti KPK dan pengawas internal independen melakukan audit terhadap SKK Migas.

Menurut Firdaus, publik berhak mengetahui data volume produksi atau lifting Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S), cost recovery yang dibayarkan negara, penerimaan negara dari setiap kontraktor kerja sama. "Ini informasi mendasar yang perlu diketahui rakyat" tegasnya.

Selain itu, SKK Migas harus membuka kepada publik tender-tender penjualan minyak mentah negara yang dilakukan selama ini, termasuk siapa pesertanya, harga penawarannya serta siapa pemenang tendernya.

Menurut Firdaus, informasi geologis terkait kandungan, cadangan dan sumber daya migas di Indonesia seharusnya menjadi konsumsi publik, dan bukan rahasia negara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Asnil Amri