JAKARTA. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengaku bertemu Gubernur Banten Atut Chosiyah sebelum KPK menahan Atut. Saat itu, Atut datang menemuinya untuk meminta bantuan hukum setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Lebak, Banten. “Jadi Mbak Atut itu ke Golkar dan bertemu dengan saya bicara tentang bagaimana bidang hukum untuk mendampingi. Itu saja, tidak ada yang lain,” kata Idrus, seusai diperiksa di Gedung KPK, Selasa (31/12/2013) malam. Menurut Idrus, hal itu wajar dilakukan karena Atut merupakan kader Partai Golkar. Partai berlambang pohon beringin itu, terang Idrus wajib memberikan bantuan hukum kepada kadernya ketika terjerat kasus hukum. “Memang itu adalah kewajiban Partai Golkar untuk menugaskan kepada seluruh ketua bidang hukum dan HAM untuk mendampingi setiap kader Partai Golkar yang terlibat dalam proses hukum,” ujarnya. Idrus membantah pada pertemuan itu ada permintaan khusus dari Atut terkait kasus yang juga menjerat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar itu. Pertemuan itu dilakukan sebelum Atut ditahan di Rutan Pondok Bambu. Seperti diketahui, sebelum berkarier di MK, Akil merupakan politisi Partai Golkar. Dalam kasus ini, Akil ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap sengketa Pilkada Lebak, Banten dan Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Adapun kasus dugaan suap sengketa Pilkada Lebak ikut menjerat Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang juga pengurus Partai Golkar, adik Atut yang bernama Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, serta pengacara Susi Tur Andayani. Sementara kasus dugaan suap Pilkada Gunung Mas melibatkan tiga orang lainnya, yakni Bupati Gunung Mas Hambit Bintih, anggota DPR asal fraksi Partai Golkar Chairunisa, dan pengusaha Cornelis Nalau.
Idrus akui bertemu Atut sebelum penahanan KPK
JAKARTA. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengaku bertemu Gubernur Banten Atut Chosiyah sebelum KPK menahan Atut. Saat itu, Atut datang menemuinya untuk meminta bantuan hukum setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Lebak, Banten. “Jadi Mbak Atut itu ke Golkar dan bertemu dengan saya bicara tentang bagaimana bidang hukum untuk mendampingi. Itu saja, tidak ada yang lain,” kata Idrus, seusai diperiksa di Gedung KPK, Selasa (31/12/2013) malam. Menurut Idrus, hal itu wajar dilakukan karena Atut merupakan kader Partai Golkar. Partai berlambang pohon beringin itu, terang Idrus wajib memberikan bantuan hukum kepada kadernya ketika terjerat kasus hukum. “Memang itu adalah kewajiban Partai Golkar untuk menugaskan kepada seluruh ketua bidang hukum dan HAM untuk mendampingi setiap kader Partai Golkar yang terlibat dalam proses hukum,” ujarnya. Idrus membantah pada pertemuan itu ada permintaan khusus dari Atut terkait kasus yang juga menjerat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar itu. Pertemuan itu dilakukan sebelum Atut ditahan di Rutan Pondok Bambu. Seperti diketahui, sebelum berkarier di MK, Akil merupakan politisi Partai Golkar. Dalam kasus ini, Akil ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap sengketa Pilkada Lebak, Banten dan Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Adapun kasus dugaan suap sengketa Pilkada Lebak ikut menjerat Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang juga pengurus Partai Golkar, adik Atut yang bernama Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, serta pengacara Susi Tur Andayani. Sementara kasus dugaan suap Pilkada Gunung Mas melibatkan tiga orang lainnya, yakni Bupati Gunung Mas Hambit Bintih, anggota DPR asal fraksi Partai Golkar Chairunisa, dan pengusaha Cornelis Nalau.
