KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau IDSurvey memperkuat langkah transformasi praktik bisnis hijau melalui kerja sama dengan sejumlah pemangku kepentingan. 

Kolaborasi ini diarahkan untuk mempercepat penerapan prinsip keberlanjutan lintas sektor, mulai dari pengelolaan lingkungan, tata kelola energi, hingga pemanfaatan data berbasis riset. 

Fokus kerja sama mencakup tiga bidang utama: penguatan standar layanan testing, inspection, certification, consultation, verification dan training; pembangunan ekosistem pengelolaan sampah nasional yang lebih terukur; serta pengembangan riset data dan informasi digital guna mendorong praktik bisnis berkelanjutan.

Harga Hunian Bukan Satu-Satunya Kendala Gen Z Belum Punya Rumah Sendiri

Direktur Utama IDSurvey Arisudono Soerono menilai Indonesia memiliki modal kuat dalam transisi hijau. Potensi energi terbarukan domestik mencapai 3.700 GW, dengan dominasi energi surya, hidro, dan panas bumi. 

Baca Juga: BKI dan Neyen Consulting SL Teken MoU untuk Kembangkan Layanan Konsultasi Karbon

Selain itu, ekosistem hutan tropis dan mangrove dipandang strategis sebagai penyerap karbon, sementara mekanisme ekonomi sirkular dapat dioptimalkan lewat daur ulang dan efisiensi sumber daya.

“Kami memahami jalan menuju keberlanjutan dan transisi hijau tidaklah mudah. Implementasi yang belum merata, standar dan transparansi yang masih terbatas, serta kepercayaan berbagai pihak adalah tantangan yang harus dijawab. Karena itu, IDSurvey tidak hanya membimbing, tapi juga memverifikasi agar transisi hijau benar-benar terukur dan terpercaya,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (11/9/2025).

Baca Juga: BKI jadi Holding Operasional Danantara, Pengamat: Biar Cepat Proses Inbreng

Dalam rangkaian Green Summit 2025, perusahaan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), PT Wasteforchange Alam Indonesia (W4C), serta PT Katadata Indonesia.

Arah kolaborasi ini sejalan dengan target pemerintah memperkuat ekosistem hijau nasional serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dan net zero emission (NZE). Bagi industri, penguatan standar dan verifikasi diharapkan bisa memberi kepastian dalam penerapan prinsip ESG, baik dalam kegiatan operasional maupun rantai pasok.

Baca Juga: Mengenal Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) yang Jadi Kendaraan Danantara

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News