KONTAN.CO.ID - BRUSSELS. Badan Energi Internasional (IEA) memperingatkan bahwa peraturan emisi metana Uni Eropa dapat membatasi pasokan minyak yang tersedia untuk blok tersebut, karena negara-negara anggota bersiap untuk membahas seruan dari Jerman dan negara-negara lain untuk menunda langkah-langkah tersebut.

Metana adalah gas rumah kaca yang kuat dan Uni Eropa telah memperkenalkan undang-undang untuk mengekang emisi. Mulai Januari 2027, minyak dan gas impor harus mematuhi persyaratan pemantauan emisi yang setara dengan yang ada di Uni Eropa atau standar yang didukung PBB yang dikenal sebagai OGMP 2.0.

Mengutip Reuters, Selasa (14/7/2026), IEA mengatakan sekitar 22,5 juta barel per hari produksi minyak global diperkirakan akan mematuhi OGMP 2.0 pada tahun 2027, tetapi tidak semuanya akan tersedia untuk Uni Eropa. Uni Eropa mengimpor 9,3 juta barel per hari minyak pada tahun 2025.

"Kami memperkirakan bahwa jumlah minyak mentah yang diperdagangkan yang dapat diimpor secara legal oleh kilang minyak Uni Eropa akan menyempit lebih dari 50%," kata IEA dalam laporan minyak bulanan.

Baca Juga: Warren Buffett Setop Donasi kepada Gates Foundation di Tengah Sorotan Kasus Epstein

Hal itu karena beberapa jenis minyak mentah tidak mudah digantikan, sementara produsen tertentu mungkin lebih memilih untuk menjual ke pasar yang lebih menguntungkan di luar Eropa, kata IEA. Minyak mentah berat yang digunakan dalam produksi aspal, misalnya, sebagian besar dipasok oleh negara-negara seperti Meksiko dan Venezuela, yang tidak memenuhi standar metana Uni Eropa.

Seruan Penundaan

"Membatasi pasokan minyak mentah untuk kilang Uni Eropa dapat mengakibatkan biaya input yang lebih tinggi atau 'pergeseran ke penggunaan minyak mentah yang kurang optimal'," kata badan tersebut, menambahkan bahwa hal ini pada akhirnya dapat melemahkan keamanan energi Uni Eropa.

IEA mendesak Uni Eropa untuk mengklarifikasi bagaimana aturan tersebut akan diterapkan, memperingatkan bahwa ketidakpastian dapat semakin membatasi akses ke pasokan minyak. Para duta besar Uni Eropa dijadwalkan untuk membahas undang-undang metana di Brussels pada hari Rabu setelah lebih dari setengah negara anggota blok tersebut, termasuk Jerman, Italia, dan Republik Ceko, menyerukan penundaan karena kekhawatiran bahwa hal itu dapat mengganggu pasokan energi.

Para aktivis lingkungan telah mendesak Uni Eropa untuk tidak meninggalkan tindakan kerasnya terhadap metana, yang merupakan penyebab terbesar kedua perubahan iklim setelah emisi CO2, dengan mencatat bahwa total produksi global minyak dan gas yang memenuhi standar Uni Eropa dan PBB melebihi jumlah yang perlu diimpor oleh blok tersebut.

Baca Juga: New York Larang Pembuatan Pusat Data Baru dan Terapkan Moratorium Selama Satu Tahun

Pemerintah juga lambat dalam mempersiapkan diri untuk peraturan tersebut. Tidak ada negara Uni Eropa yang telah membentuk badan verifikasi untuk menegakkan undang-undang tersebut, yang berarti perusahaan saat ini tidak memiliki cara untuk mensertifikasi kepatuhan. 

Komisi Eropa telah menyusun rencana untuk menghapuskan sanksi bagi perusahaan yang melanggar peraturan metana, tetapi sejauh ini menolak seruan untuk menunda pemberlakuannya.