KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ambisi pemerintah mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 100 gigawatt peak (GWp) pada 2029 masih menghadapi tantangan besar. Hal tersebut kapasitas terpasang PLTS di Indonesia baru mencapai 1,59 GWp hingga kuartal I-2026. Institute for Essential Services Reform (IESR) mencatat, kapasitas tersebut baru setara 1,5% dari total kapasitas pembangkit listrik nasional dan sekitar 0,3% dari produksi listrik Indonesia. Dalam laporan Indonesia Solar Energy Outlook (ISEO) 2027 yang dirilis Rabu (18/11), IESR menyebutkan bahwa kapasitas PLTS nasional baru mencapai 1 GWp pada 2025. Adapun kapasitas terpasang hingga kuartal I-2026 meningkat menjadi 1,59 GWp.
Dari total kapasitas tersebut, PLTS atap mendominasi dengan kontribusi 0,90 GWp atau sekitar 57%. Sisanya berasal dari PLTS skala utilitas sebesar 0,33 GWp, PLTS captive sebesar 0,30 GWp, serta PLTS di wilayah terpencil sekitar 0,06 GWp. Chief Executive Officer (CEO) IESR Fabby Tumiwa menilai, target pengembangan PLTS 100 GWp perlu diterjemahkan ke dalam perencanaan kelistrikan nasional, terutama melalui pembaruan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.
Baca Juga: Kementerian ESDM Lirik Lahan di Grobogan untuk Bangun PLTS Kapasitas 700 MW Menurutnya, pemerintah perlu mengoptimalkan pembangunan PLTS dan sistem penyimpanan energi atau battery energy storage system (BESS) skala utilitas, mengganti pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dengan kombinasi PLTS dan BESS, serta memperluas PLTS atap pada sistem PLN. "Proyek-proyek yang ready to offer atau ready to finance juga harus naik signifikan dalam satu tahun ke depan. Dari 14 proyek Program 100 GWp yang diluncurkan pada 25 Agustus 2026, dengan total sekitar 5,2 GWp, baru sekitar 526 MWp yang memiliki target waktu penyelesaian," ujar Fabby dalam peluncuran laporan ISEO 2027 pada Rabu (18/11/2026). IESR menilai, pencapaian target 100 GWp membutuhkan pengembangan melalui berbagai jalur secara bersamaan. Berdasarkan pemodelan lembaga tersebut, kapasitas PLTS nasional berpotensi mendekati 96,7 GWp pada 2029 apabila didukung perbaikan regulasi dan percepatan pengadaan proyek. Rinciannya, sekitar 8 GWp berasal dari proyek yang telah direncanakan dalam RUPTL dan pengadaan Mentari GigaOne. Kemudian, sekitar 56 GWp diharapkan berasal dari pengadaan PLN, sedangkan 33 GWp lainnya berasal dari PLTS atap, program dedieselisasi, elektrifikasi perdesaan, PLTS captive, serta pemanfaatan energi surya terdistribusi lainnya. Namun, IESR mengidentifikasi sejumlah hambatan yang perlu diselesaikan pemerintah. Salah satunya adalah regulasi kuota PLTS atap yang dinilai masih membatasi ruang pengembangan pembangkit surya terdistribusi. IESR mengusulkan agar penetapan kuota PLTS atap mempertimbangkan kemampuan jaringan listrik dalam menerima tambahan pembangkit atau hosting capacity di tingkat gardu induk. Selain itu, mekanisme pengadaan PLTS skala utilitas perlu dibuat lebih transparan dan terencana. Salah satu opsi yang direkomendasikan adalah penerapan skema reverse auction atau lelang terbalik, disertai kalender pengadaan yang dipublikasikan secara terbuka.
Baca Juga: PLN Gandeng Mitra Global, Siapkan Pendanaan untuk Program PLTS 100 GW Dari sisi infrastruktur, pengembangan jaringan transmisi dan penyimpanan energi juga perlu dipercepat. Pasalnya, RUPTL 2025–2034 telah merencanakan pembangunan 42,6 GW pembangkit energi terbarukan dan 10,3 GW kapasitas penyimpanan energi. Namun, sejumlah proyek transmisi yang berkaitan dengan integrasi tenaga surya baru dijadwalkan pada 2030–2034. Koordinator Pengawasan Usaha EBT Direktorat EBTKE Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Erick Ta'dung mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah pembenahan regulasi untuk mendukung program tersebut. "Antara lain rancangan Perpres 100 GW, termasuk harmonisasi bersama kementerian dan lembaga, serta revisi Perpres 112/2022," ujar Erick. Di sisi lain, percepatan PLTS juga dinilai berpotensi memperkuat industri manufaktur dalam negeri. IESR mencatat kapasitas produksi modul surya nasional telah mencapai sekitar 27 GWp per tahun pada 2026. Sementara kapasitas produksi sel surya mencapai sekitar 14,3 GWp. Meski demikian, pertumbuhan permintaan domestik masih lebih lambat dibandingkan kapasitas produksi. Karena itu, kepastian realisasi proyek PLTS 100 GWp dinilai penting untuk menciptakan pasar bagi industri manufaktur dalam negeri. IESR juga menyoroti manfaat pengembangan energi surya terhadap ketahanan energi dan fiskal negara. Dalam laporannya, IESR mencatat harga rata-rata minyak mentah Indonesia pada April 2026 mencapai sekitar US$ 117 per barel, jauh di atas asumsi anggaran sebesar US$ 70 per barel. Apabila selisih harga tersebut bertahan selama setahun, kebutuhan subsidi dan kompensasi energi diperkirakan meningkat menjadi sekitar Rp 470 triliun, dengan potensi defisit APBN mencapai Rp 320 triliun. Berbeda dengan pembangkit berbahan bakar fosil, PLTS tidak menghadapi risiko fluktuasi harga bahan bakar setelah pembangkit beroperasi.
Fabby menambahkan, periode 2027–2029 akan menjadi fase penting untuk mengukur kemampuan Indonesia menerjemahkan target pengembangan PLTS menjadi proyek yang benar-benar beroperasi. Dalam skenario IESR, kapasitas PLTS skala utilitas yang terhubung ke jaringan (on-grid) diperkirakan meningkat menjadi sekitar 557 MWp pada akhir 2027 dan 857 MWp pada akhir 2028, apabila proyek-proyek yang telah memiliki jadwal penyelesaian dapat beroperasi sesuai rencana.
Baca Juga: PLN Matangkan Pengadaan PLTS 100 GWp, Tender Proyek Dilakukan Bertahap Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News