KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Institute for Essential Services Reform (IESR) mendesak pemerintah segera mengambil langkah darurat untuk mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi secara bergantian di sejumlah daerah.

Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa mengatakan kelangkaan BBM di SPBU masih terjadi di sejumlah daerah, terbaru di Bali, setelah sebelumnya melanda Malang, Sintang, Kefamenanu, hingga Bone Bolango.

Ia menilai gangguan pasokan yang berulang selama dua bulan terakhir mengindikasikan adanya tekanan serius pada rantai pasok dan distribusi BBM nasional.

Baca Juga: Antrean Panjang BBM di SPBU Bali, Kementerian ESDM Buka Suara

Lonjakan harga minyak akibat perang di Timur Tengah, lanjut Fabby, turut meningkatkan biaya pengadaan dan distribusi BBM, sementara kondisi arus kas Pertamina menghadapi tekanan yang semakin besar.

“Pemerintah tidak cukup hanya menjamin bahwa stok BBM nasional aman, tetapi harus memastikan BBM benar-benar tersedia dan dapat diakses masyarakat di seluruh daerah,” ujar Fabby dalam keterangannya, Rabu (14/10/2026).

IESR pun meminta pemerintah mengambil langkah konkret dalam tujuh hari ke depan, mulai dari membentuk koordinasi penanganan krisis BBM, melakukan redistribusi stok ke daerah terdampak, hingga mengaudit pasokan dan distribusi di tingkat SPBU. 

Pemerintah juga dinilak perlu memprioritaskan pasokan bagi layanan publik dan kegiatan ekonomi vital, serta memperbaiki komunikasi publik. Hal ini agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan terpercaya mengenai kondisi pasokan BBM.

Baca Juga: Kementerian ESDM Berburu Sumber Minyak Baru Setelah RI Kehilangan 25% Impor

“Kelangkaan BBM yang terjadi berulang bukan sekadar masalah distribusi, tetapi peringatan terhadap ketahanan energi nasional yang membutuhkan tindakan segera,” tegas Fabby.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News