KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai, rencana pemerintah mendorong pengaturan kerja fleksibel, termasuk satu hari
work from home (WFH) per minggu, sebagai respons rasional di tengah tekanan harga dan risiko pasokan energi global. Kebijakan ini dinilai dapat membantu mengurangi perjalanan komuter, menahan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di wilayah perkotaan, serta memberi ruang bagi pemerintah menstabilkan pasokan dan ekspektasi publik.
Baca Juga: Tol Japek II Selatan Fungsional Dibuka, Arus Balik Lebaran 2026 Lebih Lancar Namun, dampaknya terhadap konsumsi BBM nasional tetap terbatas karena penggunaan energi juga berasal dari sektor logistik, angkutan barang, perjalanan antarkota, serta aktivitas non-perkantoran. “WFH 1 hari meruapakn langkah darurat yang tepat untuk menahan permintaan BBM, dan krisis ini menunjukkan bahwa Indonesia harus bergerak lebih cepat menuju sistem energi yang lebih efisien, lebih terbarukan dan lebih tahan (resilient) terhadap impor dan energi fosil lainnya yang harga dan pasokannya sangat dipengaruhi oleh risiko geopolitik,” ungkap Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa, dalam siaran pers, Rabu (25/3).
IESR sendiri mendukung penerapan WFH 1 hari per minggu sebagai instrumen sementara untuk menekan mobilitas komuter dan memberi sinyal penghematan energi nasional. Penerapannya sebaiknya terukur, berbasis sektor dan wilayah, serta tidak mengganggu layanan publik dan produktivitas ekonomi.
Baca Juga: Hindari Puncak Arus Balik 2026, Pemerintah Dorong WFA untuk Urai Kepadatan Dalam jangka pendek, IESR mendorong pemerintah menetapkan protokol penghematan energi nasional, termasuk WFH, pembatasan perjalanan dinas non-prioritas, pengurangan penggunaan kendaraan dinas, serta optimalisasi pertemuan daring.
Pengawasan stok dan distribusi BBM juga perlu diperketat dengan prioritas bagi sektor esensial seperti logistik pangan, kesehatan, transportasi umum, perikanan, dan layanan darurat. Selain itu, pemerintah didorong membangun komunikasi publik yang transparan untuk mencegah panic buying, serta menyiapkan dukungan bagi transportasi umum, termasuk pemberian diskon tarif agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi. Untuk 4–6 minggu ke depan, IESR merekomendasikan pembentukan command center energi lintas lembaga, diversifikasi pasokan, percepatan substitusi impor seperti bahan bakar nabati (BBN), serta penyusunan skenario pengendalian konsumsi BBM yang terukur.
Baca Juga: Kemenhub Catat Arus Balik Mudik 2026 Meningkat, Begini Pergerakannya “Luncurkan paket efisiensi energi nasional untuk gedung pemerintah, kawasan industri, pusat komersial, dan rumah tangga melalui target penghematan yang sederhana dan terukur yang kemudian dapat menjadi basis program dan kebijakan jangka panjang,” jelasnya.
Dalam jangka panjang, IESR mendorong penguatan cadangan energi nasional, percepatan energi terbarukan termasuk PLTS atap, serta pengembangan transportasi publik dan efisiensi energi untuk mengurangi ketergantungan pada BBM impor. “Kami mengajak pemerintah menjadikan kebijakan WFH satu hari per minggu sebagai bagian dari respons yang lebih komprehensif untuk menjaga pasokan energi, melindungi masyarakat, dan menahan dampak ekonomi dari gejolak energi global. Yang lebih penting, momentum ini perlu dipakai untuk mempercepat transisi energi nasional,” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
