KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memastikan porsi pembangkit energi baru terbarukan bakal meningkat menjadi 51,6% dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 yang tengah disusun. 

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai tingginya porsi pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam RUPTL 2021-2030 mengindikasikan keseriusan pemerintah dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam mengejar target bauran EBT 23% di 2025.

Fabby menambahkan, tingginya rencana pembangunan pembangkit Energi Terbarukan (ET) juga bakal berdampak pada upaya dekarbonisasi sektor kelistrikan. Sejumlah upaya ini pun dinilai sejalan dengan langkah yang tengah dilakukan PLN.

Baca Juga: Tingkatkan tranformasi ekonomi hijau, alokasi anggaran perlu dikerek

"Seperti yang kita tahu, PLN juga telah merencanakan akan mulai mengurangi pembangkit PLTGU 1 GW di 2025, dan 1 GW PLTU di 2030," kata Fabby kepada Kontan.co.id, Minggu (29/8). Fabby mengatakan, dengan rencana PLN ini maka penyusunan RUPTL juga harus mempertimbangkan substitusi kapasitas pembangkit yang bakal dipensiunkan agar diisi pembangkit ET.

Dalam pandangan Fabby, pemerintah dan PLN kini tengah berupaya mengoptimalkan berbagai jenis ET. Adapun, jika merujuk draft yang ada maka pembangkit hidro, surya dan panas bumi dinilai masih bakal mendominasi.

Kendati demikian, Fabby memastikan untuk mengejar target bauran 23% maka ada kebutuhan penambahan pembangkit 14 Giga Watt (GW) hingga 18 GW.

Baca Juga: Terus bertambah, porsi pembangkit EBT jadi 51,6% di RUPTL 2021-2030

"Dari rencana PLN belum mencapai jumlah kapasitas tersebut. Dalam kondisi PLN yang over capacity maka PLN sepertinya akan menambah kapasitas pembangkit ET dengan mengubah pembangkit-pembangkit energi fosil menjadi pembangkit ET," jelas Fabby.

Diketahui, PLN memang menargetkan sejumlah program seperti dedieselisasi 2.000 MW Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan PLTS dan baterai, kemudian cofiring sebesar 5% dari kapasitas PLTU yang setara dengan kapasitas 1,8 GW.

Fabby menambahkan, upaya mengejar target EBT 23% juga harus dilakukan berbagai pihak lain, tidak hanya PLN saja. "Kekurangannya juga harus dilakukan para pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) selain PLN dan juga dukungan warga masyarakat jika dimungkinkan," pungkas Fabby.

Baca Juga: Skema ekspor listrik di Permen ESDM yang baru bakal hemat subsidi, begini rinciannya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati