KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Eksekutif Institute for essential Services Reform (IESR)  Fabby Tumiwa memberikan tanggapannya seputar usulan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan untuk menerapkan tarif adjustment listrik pada pelanggan golongan rumah tangga 900 VA.

Fabby yang dihubungi Kontan.co.id menilai perlu ada kejelasan pelanggan yang disasar oleh pemerintah. "Golongan 900VA ada rumah tangga mampu dan ada yang termasuk kategori tidak mampu," ujar Fabby, Jumat sore (21/6).

Menurut Fabby penerapan tarif adjustment bukanlah sesuatu yang baru. Hal ini pernah dilakukan pada 2015 kepada berbagai golongan secara bertahap. Kemudian di tahun 2016 aturan ini diberlakukan bagi golongan 900VA kategori rumah tangga mampu.

Menurut Fabby, aturan ini kemudian dihentikan oleh Jonan pada 2018 sebab pemerintah menyebut tidak akan ada kenaikan listrik hingga 2019. Ia menambahkan jika Jonan memiliki usulan penerapan tarif adjustment maka hal tersebut bisa langsung dilakukan dan tidak sekedar menyampaikan.

"Sesuai aturan Peraturan Menteri, disebutkan bahwa Menteri berhak menentukan waktu pelaksanaan tarif adjustment," jelas Fabby.

Fabby menilai jika nantinya aturan itu diberlakukan untuk golongan 900 VA semua kategori maka pemerintah perlu melakukan komunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. "Di dalamnya juga ada golongan rumah tangga tidak mampu, mereka harus jadi pertimbangan," ujar Fabby.

Bahkan Fabby beranggapan, jika aturan ini diterapkan maka pemerintah perlu melakukan simulasi atau ujicoba terlebih dahulu. Ujicoba ini sekaligus untuk melihat seberapa besar potensi kenaikan beban untuk pembayaran listrik.

"Bahkan mungkin dilakukan pada golongan 450 VA, sebab tidak semua golongan 450 VA itu masuk kategori tidak mampu, ada pula kategori rumah tangga mampu yang masuk golongan tersebut," jelas Fabby.

Menurutnya, baik pemerintah maupun DPR perlu memperjelas sasaran penerapan tarif adjustment listrik. "Bukan pada golongan, tapi fokus harus pada kategori khususnya bagi kategori yang mampu," tambah Fabby.

Dengan begitu, ia menilai pemerintah dapat melakukan penghematan serta beban subsidi pemerintah dapat berkurang. Fabby bilang akan ada ruang fiskal yang lebih besar untuk program-program social protection atau perlindungan sosial yang lain. "Tapi butuh keberanian secara politis baik sisi pemerintah maupun DPR," tandas Fabby.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .