KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berambisi mencapai target Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas 100 Gigawatt peak (GWp) hanya dalam tiga tahun. Presiden Prabowo Subianto telah secara resmi melaksanakan peluncuran dan groundbreaking Program PLTS 100 GWP pada Selasa (25/8/2026).

Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengapresiasi peluncuran progam tersebut. Hanya saja, Fabby memberikan catatan bahwa keberhasilan Program PLTS 100 GW tidak hanya diukur dari berapa banyak proyek yang di-groundbreaking, tetapi dari berapa gigawatt PLTS yang dapat dibangun, tersambung ke jaringan, dan menghasilkan listrik secara andal.

IESR menilai, keinginan pemerintah mencapai kapasitas PLTS 100 GW dalam waktu kurang dari empat tahun merupakan target yang sangat ambisius. Dus, implementasi program ini memerlukan inovasi dengan arsitektur implementasi nasional yang kuat, konsisten, dan memiliki kepastian hukum. 

"Peluncuran dan groundbreaking proyek harus menjadi awal dari tahapan eksekusi yang jauh lebih besar. Tantangan terbesar sekarang adalah mengubah komitmen politik Presiden menjadi mesin implementasi yang mampu membangun puluhan gigawatt PLTS setiap tahun,” kata Fabby melalui keterangan tertulis kepada Kontan.co.id, Kamis (27/8/2026).

Baca Juga: PLN Indonesia Power Pacu Pengembangan Energi Surya untuk Dukung Program PLTS 100 GWp

IESR merekomendasikan enam langkah prioritas dalam pelaksanaan Program PLTS 100 GW yang ditargetkan tercapai pada tahun 2029. Pertama, dari sisi regulasi, IESR mendesak agar Pemerintah segera menyelesaikan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum Program PLTS 100 GW.

Menurut Fabby, Perpres tersebut perlu menetapkan target, pembagian peran dan tanggung jawab, mekanisme koordinasi, pembiayaan, pengadaan, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah juga perlu menyesuaikan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN agar sepenuhnya mengakomodasi tambahan kapasitas PLTS 100 GW.

Selain itu, Fabby menyoroti perlunya menetapkan program ini sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mempercepat perizinan, penyediaan lahan, pembangunan jaringan, dan penyelesaian hambatan lintas sektor.

Kedua, menyusun pipeline proyek tahunan yang jelas hingga 2029. Lengkap dengan lokasi, kapasitas, jadwal pengadaan, kebutuhan jaringan dan Battery Energy Storage System (BESS), sehingga investor dan industri dapat merencanakan investasi secara pasti.

Ketiga, mempercepat pengadaan melalui lelang yang kompetitif, transparan, dan bankable untuk menghasilkan harga listrik yang kompetitif sekaligus menarik modal swasta dalam skala besar.

Keempat, memastikan kesiapan sistem kelistrikan melalui pembangunan dan penguatan transmisi-distribusi, digitalisasi jaringan, penambahan BESS, serta peningkatan fleksibilitas operasi sistem tenaga listrik dan pembebasan kuota PLTS Atap.

Baca Juga: Pemerintah Resmi Mulai Program PLTS 100 GWp, 14 Proyek Pertama Bidik 5,3 GWp

Kelima, membangun rantai pasok nasional dengan kebijakan kandungan lokal yang bertahap, realistis, dan berbasis peningkatan daya saing agar pengembangan industri domestik tidak menghambat penurunan biaya maupun kecepatan pembangunan PLTS.

Keenam, membuka pendekatan implementasi multi-jalur (multi-track implementation), sehingga pencapaian 100 GW tidak hanya bergantung pada proyek PLN.

Fabby menekankan, pemerintah perlu memberikan ruang bagi pemerintah daerah, koperasi dan komunitas, sektor industri dan komersial, pemrakarsa PLTS atap, serta Independent Power Producer (IPP) untuk ikut mempercepat pembangunan kapasitas pembangkit energi surya.

"Kunci utamanya membangun ekosistem pendukung dan kecepatan mengeksekusi rencana. Indonesia sudah memiliki modal, teknologi matang, dan potensi surya yang melimpah. Yang kini mendesak adalah kepastian regulasi, tata kelola yang kuat, proyek yang bankable, kesiapan jaringan listrik, serta institusi yang mampu mengeksekusi program secara konsisten.” tandas Fabby.

Adapun, pemerintah resmi memulai Program PLTS 100 GWp melalui peluncuran dan groundbreaking di Gilimanuk, Bali, Selasa (25/8). Agenda tersebut terhubung secara hibrid dengan tiga proyek lain, yakni PLTS Terapung Gajah Mungkur di Jawa Tengah, PLTS Desa Sembur di Kepulauan Riau, dan PLTS Pulau Rengit di Bangka Belitung.

Sebagai tahap awal pelaksanaan program, pemerintah meluncurkan 14 proyek PLTS di enam provinsi dengan total kapasitas sekitar 5,3 GWp.Termasuk PLTS Gilimanuk berkapasitas 300 MWp, PLTS Terapung Gajah Mungkur sebesar 134 MWp, PLTS Desa Sembur 0,92 MWp, dan PLTS Pulau Rengit 0,078 MWp.

Butuh Investasi US$ 71,3 Miliar

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, program PLTS 100 GWp membutuhan total investasi sekitar US$ 71,3 miliar atau kurang lebih setara dengan Rp 1.140 triliun. Meski membutuhkan investasi jumbo, tapi Bahlil mengklaim bahwa program PLTS 100 GWp berpotensi membawa penghematan sekitar Rp 73,9 triliun per tahun.

Potensi penghematan ini menghitung penggunaan PLTS dan BESS dibandingkan dengan pemakaian listrik dari tenaga gas uap dan diesel. Dalam hitungan pemerintah, program PLTS 100 GWp berpotensi membuka sekitar 5,52 juta lapangan pekerjaan, dengan rincian 3,46 juta lapangan kerja konstruksi dan 2,05 juta lapangan kerja manufaktur.

Selain itu, PLTS 100 GWp memiliki potensi nilai pasar karbon sebesar Rp 6,31 triliun. "Kalau ini mampu kita implementasikan semuanya, penurunan emisi sebesar 140 juta ton CO2 per tahun dengan nilai ekonomi karbon sebesar Rp 6,31 triliun. Program PLTS ini begitu ini kita luncurkan, ini kita akan lakukan secara masif Pak, dan dibagi menjadi 3 tahun," ungkap Bahlil.

Baca Juga: Prabowo Targetkan Proyek PLTS 100 GWp Rampung dalam 2 Tahun

Sementara itu, kebutuhan investasi untuk 14 proyek tahap awal mencapai sekitar US$ 7,7 miliar atau setara dengan Rp 135 triliun. Pemerintah menghitung potensi penghematan APBN dari proyek awal tersebut bisa mencapai sekitar Rp 4,6 triliun per tahun.

Dari 14 proyek tersebut, enam proyek dinyatakan siap tender dengan total kapasitas 4,54 GWp. Bahlil mengatakan proyek PLTS dengan keekonomian atau harga yang kompetitif akan diprioritaskan untuk pengembang listrik swasta atau IPP.

"Kalau tidak kompetitif dan tidak ada yang mau, maka kita akan ambil alih untuk dikerjakan oleh pemerintah lewat Danantara dengan pembiayaan yang sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden yang efisien, efektif, dan terjangkau," tandas Bahlil.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News