IESR Soroti 3 Hal Ini Dalam Skema Kemitraan Pengembangan Panas Bumi Bareng PLN



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah sudah sejak lama memberikan penugasan kepada PT PLN untuk mengembangan sejumlah Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP). Namun saban tahun, perkembangannya cukup lambat tidak sesuai ekspektasi pemerintah. 

Pada Maret 2023, PT PLN membuka kolaborasi pengembangan untuk 9 WKP dengan total kapasitas diperkirakan mencapai 260 megawatt (MW). 

Baca Juga: PLN Dikabarkan Menggandeng Star Energy Garap WKP Kepahiang


Adapun 9 lokasi geothermal yang akan dikembangkan PLN, yakni Tulehu di Maluku Tengah, Atadei di Nusa Tenggara Timur, Songa Wayaua di Halmahera Selatan, Tangkuban Perahu di Jawa Barat, Ungaran di Jawa Tengah, Kepahiang di  Bengkulu, Oka Ile Ange di NTT, Gunung Sirung di NTT, Danau Ranau di Sumatera Selatan dan Lampung Barat.

Adapun PLN menyiapkan detail studi 3G (Geology, Geochemistry, dan Geophysics) untuk pembangunan WKP.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, pengembangan panas bumi di Indonesia selama ini menghadapi banyak tantangan sehingga butuh banyak terobosan. 

Baca Juga: Permen ESDM Soal Panas Bumi Bakal Direvisi

Kendala selama ini yang dihadapi di sektor panas bumi ialah pengembangan lapangan yang membutuhkan waktu lama dan investasi besar untuk pengeboran.

Jika tidak mendapatkan sumur yang bagus, diperlukan beberapa percobaan pengeboran lagi. 

“Ini yang terjadi 5 tahun terakhir. Selain itu PLN dari orang-orangnya secara praktis tidak memiliki pengalaman kompeten melakukan pengembangan  panas bumi,” ujarnya kepada Kontan.co.id Minggu (21/1). 

Baca Juga: Ini Biang Kerok Bauran Energi Primer dari Energi Baru Terbarukan Masih Minim

Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menanggulangi tantangan itu ialah membangun kemitraan dengan pihak lain yang lebih berpengalaman.

Tentu selain itu juga memiliki ekuitas permodalan yang kuat. 

Hanya saja ada beberapa hal yang harus dicermati investor dalam menjalankan skema kemitraan ini. Sederhananya apakah kerja sama tersebut akan menguntungkan mereka?

Fabby menuturkan, berbicara tentang EBT akan sangat bergantung pada tiga hal, yakni struktur kepemilikan proyek, komposisi penyertaan modal, dan siapa yang memegang kendali atas proyek tersebut. 

Belajar pengalaman dari PLTS, tiga hal ini menjadi kendala dan tantangan bagi PLN sendiri karena biasanya mereka menginginkan saham mayoritas dalam suatu proyek. 

“Konteks di PLTS, PLN mau punya saham 51% tetapi modalnya tidak bisa sampai 51% mungkin maksimal cuma 30%. Sisa ekuitas dijadikan share holdres loan oleh si mitra. Kalau yang kayak begini diterapkan di panas bumi mungkin agak berat karena investasinya kan mahal sekali,” kata Fabby. 

Baca Juga: Indonesia Memiliki Potensi Energi Panas Bumi Melimpah

Namun hal ini tentu bisa diatur menyesuaikan kondisi sehingga tidak menganggu keekonomian partisipasi mitra atau investor lain tersebut. 

Solusi lain, pemerintah dapat memberikan bantuan pendanaan khusus bagi PLN untuk menguatkan permodalan, baik itu sifatnya Penyertaan Modal Negara (PMN) maupun bentuk lainnya. Bantuan dana ini diharapkan bisa membantu biaya mengembangkan panas bumi. 

“Masalahnya kan PLN ini mengalami kemampuan investasi terbatas. Dengan struktur tarif listrik EBT saat ini dan beban utang juga, mereka agak sulit pendanaan kalau dengan kondisi saat ini,” kata Fabby. 

Sebelumnya Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo kolaborasi menjadi kunci penting pengembangan potensi panas bumi yang tersebar di berbagai wilayah. Hal ini menyangkut studi kelayakan, pembangunan fasilitas panas bumi dan konversi energi dari sumber panas bumi.

“Melalui kerja sama semacam ini, nanti kita akan mendapati adanya kolaborasi para ahli, sharing pengetahuan, serta kesempatan untuk meningkatkan portofolio energi hijau bersama-sama,” ujar Darmawan tahun lalu.

Baca Juga: Panas Bumi Mampu Tekan Emisi Gas Rumah Kaca Hingga 60%

Untuk itu, Darmawan mengajak setiap pihak yang berminat termasuk perusahaan lokal, perusahaan luar negeri dan investor dalam maupun luar negeri untuk menjadi partner strategis PLN dalam pengembangan WKP di Indonesia.

“Kami di PLN membuka kolaborasi seluas-luasnya untuk seluruh pihak yang berminat bisa bergabung. Di sini kita akan bersama-sama tidak hanya membangun bisnis yang saling menguntungkan tetapi juga memproduksi energi yang ramah lingkungan,” tutup Darmawan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto