KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pusat Studi Energi Terbarukan Indonesia atau Indonesia Center for Renewable Energy Studies (ICRES) menilai Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (IEU-CEPA) dapat menjadi angin segar bagi sejumlah sektor di industri energi baru dan terbarukan (EBT).

Ketua ICRES Surya Darma menjelaskan, investor asal Eropa memiliki keunggulan kapabilitas teknologi dan pembiayaan pada beberapa sektor spesifik. 

Pertama, panas bumi (geothermal). Ia menjelaskan Eropa, khususnya Prancis, Islandia, serta Jerman, memiliki keahlian tinggi pada tahap eksplorasi awal dan pemanfaatan langsung (direct use). 

"Sebagai pemilik cadangan panas bumi terbesar di dunia, Indonesia adalah target utama untuk memasok listrik beban puncak (baseload) berbasis energi bersih," katanya kepada Kontan, Kamis (1/10/2026).

Baca Juga: IEU-CEPA Buka Peluang Sektor EBT, Ini Risiko yang Bisa Hambat Modal Eropa Masuk

Lebih lanjut, Surya turut menyoroti potensi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung dan energi angin.

Dengan keterbatasan lahan darat, menurutnya teknologi PLTS Terapung di waduk/danau serta ladang angin (wind farm) skala besar di wilayah timur dan selatan Indonesia bisa menjadi magnet baru.

Kemudian, jaringan pintar (smart grid) dan penyimpanan energi juga dinilai prospektif setelah IEU-CEPA berlaku.

Potensi ini mengingat Eropa memimpin teknologi integrasi energi terbarukan intermiten, sehingga Surya menyebut modernisasi jaringan transmisi dan baterai penyimpanan skala besar sangat membutuhkan keahlian mereka.

Surya turut menyoroti pengolahan sampah menjadi energi (waste-to-energy) yang bisa dilirik oleh Eropa.

Baca Juga: IEU-CEPA Buka Peluang Investasi Hilirisasi Mineral dan Manufaktur Indonesia

"Pengelolaan sampah kota berbasis teknologi insinerasi ramah lingkungan dan pemanfaatan limbah sawit (POME) menjadi biogas sangat prospektif," imbuhnya.

Namun bagaimanapun, Surya menegaskan keberadaan IEU-CEPA bukan menjadi aliran modal yang serta-merta akan mengalir deras.

"Investor Eropa sangat pragmatis. Besarnya realisasi modal akan bergantung pada seberapa cepat Indonesia membenahi tata kelola bisnis energi dalam negeri," tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News