KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) menyoroti sejumlah tantangan untuk menarik investor Uni Eropa masuk ke proyek-proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Tanah Air di tengah rencana implementasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang sedang dikebut pemerintah.

Sebagai informasi, negosiasi IEU-CEPA telah rampung pada September 2025. Pemerintah menargetkan perjanjian tersebut ditandatangani pada November 2026 dan mulai diimplementasikan pada awal 2027.

Sektor energi terbarukan termasuk pembangkit surya dinilai dapat meraup keuntungan dari implementasi IEU-CEPA ke depan, terutama di tengah program PLTS 100 Gigawatt peak (Gwp) yang digagas pemerintah Indonesia.

Baca Juga: MDIY Tambah 177 Gerai hingga Agustus 2026, Kejar Target Buka 270 Toko

Ketua Umum AESI Mada Ayu Habsari menjelaskan, dengan rencana IEU-CEPA, ketersediaan modal hijau Eropa yang besar memang menjadi angin segar bagi proyek-proyek energi baru terbarukan (EBT) dalam negeri seperti PLTS. Namun, di saat yang sama, ia menyoroti investor Eropa dikenal memiliki  standar kelayakan finansial dan kepatuhan (compliance) yang ketat. 

"Karena itu, tantangan utamanya bukan sekadar kemudahan birokrasi, melainkan kesenjangan standar investasi," ujar Mada kepada Kontan, Jumat (2/10).

Ia menguraikan, kesenjangan standar bankability menjadi salah satu hambatan. Pasalnya, institusi finansial lembaga donor Eropa disebut memiliki standar alokasi risiko yang sangat rigid. 

Karena itu, Mada menegaskan format Power Purchase Agreement (PPA) di Indonesia perlu terus diselaraskan agar pembagian risikonya memenuhi kriteria bankability standar Eropa.

Selanjutnya, jalan tengah antara Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan perdagangan bebas juga dinilai perlu diperjelas. Saat TKDN menjadi syarat yang diprioritaskan, pemerintah perlu mempertimbangkan perjanjian ekonomi dengan Benua Biru ini yang cenderung bersifat terbuka.

Hal ini disebut penting agar proyek tidak kehilangan kelayakan finansialnya.

Baca Juga: Pasar AC Makin Ketat, LG Electronics Andalkan Kecerdasan Buatan dan Produksi Lokal

"Semangat IEU-CEPA adalah perdagangan terbuka. Tantangannya adalah mencari ekuilibrium antara ambisi pemerintah mengejar TKDN dengan prinsip efisiensi rantai pasok global dari Eropa," kata Mada.

Kemudian, ia juga menggarisbawahi tantangan kepatuhan Environmental, Social, and Governance (ESG) mengingat investor asal Eropa cukup sensitif terhadap isu lingkungan dan sosial.

Dus, hambatan struktural seperti proses pembebasan lahan yang berlarut-larut, kata Mada, harus diselesaikan di awal oleh pemerintah (pra-tender).

"Ini penting agar pengembang tidak terbentur dengan standar ketat perlindungan lingkungan dan hak sosial masyarakat saat mencari pendanaan Eropa," imbuhnya.

Mada melanjutkan, dari sisi teknologi, kapasitas manufaktur perakitan panel surya lokal di Indonesia sebetulnya sudah cukup kuat. 

Maka, peluang kerja sama harus diarahkan pada transfer teknologi Eropa untuk menutup gap industri teknologi tinggi pendukung PLTS, seperti pendirian joint venture untuk manufaktur inverter, perangkat Battery Energy Storage System (BESS), dan teknologi daur ulang panel surya (solar panel recycling).

Selain teknologi perangkat keras, AESI juga mendorong kerja sama green workforce lewat pelatihan vokasi yang berkaca dari standar Eropa. 

"Dengan begitu, investasi ini diharapkan ikut mencetak teknisi dan instalatur lokal bersertifikat internasional yang diperlukan untuk memenuhi target energi surya nasional," tandas Mada.

Baca Juga: IDPRO Minta Daya Dukung Air Jadi Pertimbangan Data Center Jatiluhur

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News