JAKARTA. Indonesia for Global Justice (IGJ) mengklaim paket Bali yang akan dibahas dalam konferensi tingkat menteri ke 9 dalam pertemuan para menteri Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Bali, Desember 2013, tidak layak untuk diloloskan. Pasalnya, menurut M Riza Damanik, eksekutif direktor IGJ, paket tersebut justru membawa kerugian bagi perekonomian Indonesia. Ia pun secara terang-terangan berharap agar perundingan di Bali mendatang, mengalami kebuntuan. “Paket Bali bukanlah paket yang layak untuk diloloskan. Justru itu adalah tahap konsolidasi sempurna dari proses liberalisasi perdagangan dan investasi,” kata Riza di sekretariat IGJ, di bilangan Tebet, Jakarta, Rabu (30/10).Adapun 3 hal yang ada dalam paket Bali tersebut ialah, perjanjian trader facilitation, perjanjian pertanian khususnya proposal dari negara G33, serta, paket pembangunan Least Developed Countries (LDCs/negara kurang maju). Riza mengatakan, sejak berkomitmen dengan WTO, perdagangan Indonesia sudah 75% liberal. Konsekuensi dari komitmen ini adalah negara-negara harus mengurangi hambatan-hambatan perdagangan. Salah satu contoh, kata Riza, beberapa waktu lalu pemerintah pernah berani mengambil langkah memproteksi perdagangan, dengan aturan importasi hortikultura. Namun, tak berselang, keberanian menguap menyusul kekhawatiran tuntutan dari negara anggota WTO. Aturan importasi hortikultura pun digugurkan. “Kalau proposal pangan sesuai permintaan negara maju, maka impor pangan kita semakin tak terbendung,” ungkapnya. Dari sisi investasi, sebutnya, komitmen pendanaan negara maju di dalam trade facilitaion hanya akan menambah ketergantungan Indonesia akan modal asing, yang berpotensi menambah beban utang. Selain itu, menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada foreign direct investment (FDI), sangat rentan terharap gejolak global. “Saya katakan itu lazy economy system, dia (Indonesia) tidak ingin menggunakan tangannya sendiri tapi tangan orang lain. Persoalannya ini akan menyebabkan kerentanan ekonomi,” kata Riza. Ia menambahkan, pemerintah bisa menilik kembali perekonomian sebelum 1998 yang bertumpu pada petani, nelayan, buruh, dan UMKM, dan bukannya berharap banyak dari FDI ataupun perusahaan transnasional. “Kalau yang terjadi seperti 1998, bergantung di tingkat petani nelayan buruh dan UMKM, ketika ekonomi global memberikan dampak, tapi bisa diantisipasi dengan daya lenting yang cukup kuat ini,” katanya.Dalam pemaparannya, Riza juga menyertakan data pertumbuhan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang tiga tahun terakhir. Kesimpulannya, selama tiga tahun terakhir ekspor negara maju semakin tumbuh. Bahkan pada 2012, pertumbuhan impornya -0,1%. Sementara itu, negara berkembang semakin terbanjiri barang-barang produksi negara maju.Pada akhirnya, pertemuan WTO dikhawatirkan mendorong semakin tingginya arus barang yang masuk dari negara maju ke negara berkembang, termasuk Indonesia. (Estu Suryowati/Kompas.com) Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
IGJ: Paket Bali tidak layak diloloskan
JAKARTA. Indonesia for Global Justice (IGJ) mengklaim paket Bali yang akan dibahas dalam konferensi tingkat menteri ke 9 dalam pertemuan para menteri Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Bali, Desember 2013, tidak layak untuk diloloskan. Pasalnya, menurut M Riza Damanik, eksekutif direktor IGJ, paket tersebut justru membawa kerugian bagi perekonomian Indonesia. Ia pun secara terang-terangan berharap agar perundingan di Bali mendatang, mengalami kebuntuan. “Paket Bali bukanlah paket yang layak untuk diloloskan. Justru itu adalah tahap konsolidasi sempurna dari proses liberalisasi perdagangan dan investasi,” kata Riza di sekretariat IGJ, di bilangan Tebet, Jakarta, Rabu (30/10).Adapun 3 hal yang ada dalam paket Bali tersebut ialah, perjanjian trader facilitation, perjanjian pertanian khususnya proposal dari negara G33, serta, paket pembangunan Least Developed Countries (LDCs/negara kurang maju). Riza mengatakan, sejak berkomitmen dengan WTO, perdagangan Indonesia sudah 75% liberal. Konsekuensi dari komitmen ini adalah negara-negara harus mengurangi hambatan-hambatan perdagangan. Salah satu contoh, kata Riza, beberapa waktu lalu pemerintah pernah berani mengambil langkah memproteksi perdagangan, dengan aturan importasi hortikultura. Namun, tak berselang, keberanian menguap menyusul kekhawatiran tuntutan dari negara anggota WTO. Aturan importasi hortikultura pun digugurkan. “Kalau proposal pangan sesuai permintaan negara maju, maka impor pangan kita semakin tak terbendung,” ungkapnya. Dari sisi investasi, sebutnya, komitmen pendanaan negara maju di dalam trade facilitaion hanya akan menambah ketergantungan Indonesia akan modal asing, yang berpotensi menambah beban utang. Selain itu, menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada foreign direct investment (FDI), sangat rentan terharap gejolak global. “Saya katakan itu lazy economy system, dia (Indonesia) tidak ingin menggunakan tangannya sendiri tapi tangan orang lain. Persoalannya ini akan menyebabkan kerentanan ekonomi,” kata Riza. Ia menambahkan, pemerintah bisa menilik kembali perekonomian sebelum 1998 yang bertumpu pada petani, nelayan, buruh, dan UMKM, dan bukannya berharap banyak dari FDI ataupun perusahaan transnasional. “Kalau yang terjadi seperti 1998, bergantung di tingkat petani nelayan buruh dan UMKM, ketika ekonomi global memberikan dampak, tapi bisa diantisipasi dengan daya lenting yang cukup kuat ini,” katanya.Dalam pemaparannya, Riza juga menyertakan data pertumbuhan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang tiga tahun terakhir. Kesimpulannya, selama tiga tahun terakhir ekspor negara maju semakin tumbuh. Bahkan pada 2012, pertumbuhan impornya -0,1%. Sementara itu, negara berkembang semakin terbanjiri barang-barang produksi negara maju.Pada akhirnya, pertemuan WTO dikhawatirkan mendorong semakin tingginya arus barang yang masuk dari negara maju ke negara berkembang, termasuk Indonesia. (Estu Suryowati/Kompas.com) Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
