KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Tekanan pada pasar keuangan domestik dinilai mencerminkan meningkatnya premi risiko investasi Indonesia.

Hal itu ditandai pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Di mana, IHSG anjlok 3,08% atau 202,97 poin ke level 6.396,26 pada perdagangan sesi pertama, Selasa (19/5/2026). Bahkan di sesi kedua, IHSG sempat ambles 4%. 

Di sisi lain, yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor acuan 10 tahun pun naik jadi 6,8%. Alhasil, credit default swap (CDS) Indonesia tenor 5 tahun pun makin naik menjadi 89,53 bps pada hari ini (19/5/2026).

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Tak sampai situ, pelemahan rupiah terus terjadi. Hal ini menunjukkan investor mulai meminta kompensasi risiko lebih tinggi terhadap aset investasi Indonesia.

Baca Juga: Dasco Sidak BEI, Bahas Penguatan Investor Global hingga Pertumbuhan Investor Ritel

Hari ini pukul 14.16 WIB rupiah terpantau terperosok semakin dalam, menembus level Rp 17.730 per dolar AS atau melorot 0,35% dalam sehari.

Chief Economist BSI Banjaran Surya Indrastomo mengatakan, kombinasi berbagai indikator tersebut mengindikasikan persepsi risiko terhadap Indonesia sedang meningkat.

Menurut dia, tekanan utama berasal dari sentimen global, seperti penguatan dolar AS, kenaikan harga energi, serta meningkatnya sikap risk-off investor akibat eskalasi geopolitik.

Sementara dari dalam negeri, pasar mulai mencermati arah kebijakan fiskal pemerintah, terutama terkait potensi membengkaknya subsidi energi saat harga minyak bertahan tinggi, meningkatnya kebutuhan pembiayaan, hingga tantangan penerimaan negara.

“Yield SBN yang tinggi juga dapat meningkatkan beban bunga dan rasio pembayaran utang, sehingga biaya pembiayaan pemerintah menjadi lebih mahal,” kata Banjaran kepada Kontan, Senin (18/5/2026).

Banjaran menilai, pelemahan rupiah berpotensi menciptakan tekanan lanjutan terhadap pasar saham dan obligasi melalui jalur portofolio maupun kinerja fundamental emiten.

Dari sisi portofolio, investor asing mengukur imbal hasil berdasarkan dolar AS. Karena itu, depresiasi rupiah dapat mengurangi daya tarik aset domestik apabila tidak diimbangi dengan tingkat imbal hasil yang lebih tinggi.

Baca Juga: OJK Buka Suara Soal Pelemahan IHSG, Soroti Kinerja IDX LQ45 dan IDX 30

Di pasar saham, dampak pelemahan rupiah diperkirakan berbeda pada tiap sektor. Emiten dengan ketergantungan impor tinggi atau kewajiban utang valas besar dinilai lebih rentan terhadap kenaikan biaya dan tekanan margin. Sebaliknya, perusahaan berbasis ekspor atau komoditas relatif lebih terlindungi.

Sementara di pasar obligasi, depresiasi rupiah berpotensi meningkatkan premi risiko yang diminta investor sehingga yield SBN masih berpotensi bertahan tinggi.

Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, Banjaran menilai peningkatan penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dapat membantu mempertahankan daya tarik aset rupiah. Namun, kebijakan tersebut perlu dijalankan secara hati-hati agar tidak terlalu menyerap likuiditas dan mengganggu penyaluran kredit.

Ia juga menyoroti meningkatnya kebutuhan stabilisasi pasar yang tercermin dari penurunan cadangan devisa. Tercatat, rata-rata cadangan devisa turun sekitar US$ 2,77 miliar per bulan sepanjang periode Desember 2025 hingga April 2026.

“Angka tersebut menunjukkan kebutuhan stabilisasi yang meningkat di tengah kondisi pasar yang lebih volatil,” ujarnya.

Ke depan, Banjaran melihat rupiah masih berpeluang menguat apabila ketegangan geopolitik mereda, harga energi turun, serta ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter bank sentral AS kembali meningkat.

Baca Juga: BUMA Internasional Grup (DOID) Berencana Buyback Saham US$ 6 Juta

Selain itu, penguatan persepsi fiskal melalui disiplin APBN dan optimalisasi penerimaan negara juga dinilai dapat menopang stabilitas rupiah. Meski demikian, ia mengingatkan tekanan terhadap rupiah masih berpotensi berlanjut selama sentimen global tetap risk-off dan arus keluar modal asing belum mereda.

“Sentimen utama yang perlu dicermati mencakup eskalasi geopolitik, arah yield UST dan kebijakan The Fed, pergerakan harga minyak, arus investor asing di SBN, realisasi fiskal termasuk subsidi energi, serta konsistensi komunikasi kebijakan,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News