JAKARTA. IHSG hari ini ditutup di level tertinggi dalam sejarah, yakni di level 5.523. Pemerintah menilai hal ini mencerminkan investor asing masih optimistis terhadap prospek perekonomian di Indonesia.

Namun, lembaga pemeringkat Standard & Poor's (S&P) Ratings Services belum akan mengerek posisi Indonesia sebagai negara dengan peringkat investment grade. Kim Eng Tan, Senior Director Sovereign Ratings S&P mengatakan, ada beberapa hal yang menyebabkan Indonesia belum bisa naik kelas.

Salah satunya adalah rapuhnya struktur ekonomi dan lambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah dinilai bisa melakukan pembenahan dengan melakukan reformasi subsidi bahan bakar. 

"Sehingga, fiskal membaik, neraca keuangan membaik, utang luar negeri berkurang, dan pertumbuhan ekonomi meningkat," ujar Kim, Selasa (7/4). 

Saat ini, S&P menyematkan peringkat Indonesia di level BB+, satu tingkat di bawah level investment grade. Hanya S&P yang belum memberikan status Indonesia sebagai negara yang layak investasi. Sedangkan, Fitch Ratings dan Moody's Investors Service sudah memberi lebel investment grade.

Lebih lanjut Kim menjelaskan, faktor lain yang menjadi pertimbangan untuk memasukkan Indonesia menjadi negara layak investasi adalah efektivitas kinerja dari insititusi kepemerintahan. 

S&P menilai kinerja lembaga pemerintahan di Indonesia ada di posisi netral. Berbeda dengan Singapura yang dinilai memiliki kinerja baik alias ada di posisi strength. Indonesia dinilai kuat hanya pada beban utang pemerintah yang dinlai relatif stabil. 

Adapun, pengaruh likuiditas dan posisi investasi dari eksternal, fleksibilitas dan kinerja fiskal, serta fleksibilitas moneter dinilai berada pada angka rata-rata alias netral. Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis, jika proyek infrastruktur sudah mulai jalan, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa terus merangkak naik.

"Mulai bulan ini, pembangunan infrastruktur sudah banyak dimulai, semua izin dipercepat, kebijakan diperbaiki terus," tuturnya ketika menyambangi gedung Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia