KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) mendesak pemerintah membenahi tata niaga ayam dan telur dari hulu hingga hilir menyusul langkah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menyurati Kapolri terkait dugaan permainan harga. Disparitas harga yang berlangsung lama dinilai berisiko merugikan peternak maupun pedagang pasar. Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat IKAPPI Reynaldi Sarijowan mengatakan, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan harga jual di tingkat peternak, tetapi juga harga yang harus dibayar konsumen. Ketika harga di tingkat konsumen tinggi, daya beli masyarakat berpotensi tertekan dan penjualan pedagang ikut terdampak. “Persoalan peternak, kemudian harga di level konsumen, sudah berangsur-angsur lama disparitasnya cukup lebar,” ujar Reynaldi kepada KONTAN, Senin (12/10/2026). Baca Juga: British International Investment Bidik Pendanaan Iklim US$1,6 Miliar di Asia Tenggara Reynaldi menyebut, harga ayam di tingkat konsumen saat ini berada di kisaran Rp 46.000–Rp 47.000, sedangkan harga telur berkisar Rp 26.000–Rp 27.000. Di sisi lain, harga bibit ayam atau day old chick (DOC) masih relatif tinggi. Biaya logistik dan rantai distribusi juga turut memengaruhi harga akhir yang dibayar konsumen. Selain faktor biaya produksi dan distribusi, IKAPPI menyoroti perlunya pengaturan penyerapan hasil peternakan untuk memenuhi kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Reynaldi, peningkatan permintaan dari program tersebut perlu diimbangi dengan pembagian yang jelas antara pasokan untuk MBG dan pasokan yang dijual ke pasar agar tidak terjadi tumpang tindih. Reynaldi mengatakan, pemerintah perlu mengevaluasi mekanisme penyerapan bersama Badan Gizi Nasional (BGN), peternak, dan pedagang pasar. IKAPPI juga mendorong agar kebutuhan bahan pangan untuk MBG dipenuhi melalui pasar-pasar di sekitar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sehingga pedagang lokal ikut terlibat dalam rantai pasok program tersebut. Pernyataan IKAPPI ini muncul setelah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan telah menyurati Kapolri untuk menindaklanjuti dugaan permainan harga ayam dan telur. Amran menyoroti kondisi ketika peternak mengeluhkan rendahnya harga jual, sementara konsumen masih menghadapi harga yang relatif tinggi. Menurut Reynaldi, penanganan persoalan tersebut tidak cukup hanya melalui penindakan atas dugaan permainan harga. Pemerintah perlu mengevaluasi tata niaga pangan dan menyusun perencanaan pasokan agar perubahan produksi serta kebutuhan pasar dapat diantisipasi lebih awal. “Perlu adanya perubahan tata niaga pangan kita. Perlu adanya desain pangan, hampir seluruh komoditas pangan, 14 komoditas pangan ini perlu ada desain pangannya selama satu tahun ke depan, dua tahun ke depan,” katanya. Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), IKAPPI meminta pemerintah memperkuat koordinasi dengan peternak, pemasok, BGN, dan pedagang pasar tradisional. Pelibatan seluruh pemangku kepentingan dinilai penting untuk menjaga keseimbangan pasokan, keberlangsungan usaha peternak dan pedagang kecil, serta keterjangkauan harga bagi konsumen. “Pedagang pasar tentunya harus dilibatkan dalam setiap proses kebijakan,” tutup Reynaldi. Baca Juga: Bahlil Petakan Bahan Baku untuk Bahan Bakar Etanol E10-E50, Ini Wilayahnya
IKAPPI Desak Pembenahan Tata Niaga Ayam dan Telur
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) mendesak pemerintah membenahi tata niaga ayam dan telur dari hulu hingga hilir menyusul langkah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menyurati Kapolri terkait dugaan permainan harga. Disparitas harga yang berlangsung lama dinilai berisiko merugikan peternak maupun pedagang pasar. Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat IKAPPI Reynaldi Sarijowan mengatakan, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan harga jual di tingkat peternak, tetapi juga harga yang harus dibayar konsumen. Ketika harga di tingkat konsumen tinggi, daya beli masyarakat berpotensi tertekan dan penjualan pedagang ikut terdampak. “Persoalan peternak, kemudian harga di level konsumen, sudah berangsur-angsur lama disparitasnya cukup lebar,” ujar Reynaldi kepada KONTAN, Senin (12/10/2026). Baca Juga: British International Investment Bidik Pendanaan Iklim US$1,6 Miliar di Asia Tenggara Reynaldi menyebut, harga ayam di tingkat konsumen saat ini berada di kisaran Rp 46.000–Rp 47.000, sedangkan harga telur berkisar Rp 26.000–Rp 27.000. Di sisi lain, harga bibit ayam atau day old chick (DOC) masih relatif tinggi. Biaya logistik dan rantai distribusi juga turut memengaruhi harga akhir yang dibayar konsumen. Selain faktor biaya produksi dan distribusi, IKAPPI menyoroti perlunya pengaturan penyerapan hasil peternakan untuk memenuhi kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Reynaldi, peningkatan permintaan dari program tersebut perlu diimbangi dengan pembagian yang jelas antara pasokan untuk MBG dan pasokan yang dijual ke pasar agar tidak terjadi tumpang tindih. Reynaldi mengatakan, pemerintah perlu mengevaluasi mekanisme penyerapan bersama Badan Gizi Nasional (BGN), peternak, dan pedagang pasar. IKAPPI juga mendorong agar kebutuhan bahan pangan untuk MBG dipenuhi melalui pasar-pasar di sekitar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sehingga pedagang lokal ikut terlibat dalam rantai pasok program tersebut. Pernyataan IKAPPI ini muncul setelah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan telah menyurati Kapolri untuk menindaklanjuti dugaan permainan harga ayam dan telur. Amran menyoroti kondisi ketika peternak mengeluhkan rendahnya harga jual, sementara konsumen masih menghadapi harga yang relatif tinggi. Menurut Reynaldi, penanganan persoalan tersebut tidak cukup hanya melalui penindakan atas dugaan permainan harga. Pemerintah perlu mengevaluasi tata niaga pangan dan menyusun perencanaan pasokan agar perubahan produksi serta kebutuhan pasar dapat diantisipasi lebih awal. “Perlu adanya perubahan tata niaga pangan kita. Perlu adanya desain pangan, hampir seluruh komoditas pangan, 14 komoditas pangan ini perlu ada desain pangannya selama satu tahun ke depan, dua tahun ke depan,” katanya. Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), IKAPPI meminta pemerintah memperkuat koordinasi dengan peternak, pemasok, BGN, dan pedagang pasar tradisional. Pelibatan seluruh pemangku kepentingan dinilai penting untuk menjaga keseimbangan pasokan, keberlangsungan usaha peternak dan pedagang kecil, serta keterjangkauan harga bagi konsumen. “Pedagang pasar tentunya harus dilibatkan dalam setiap proses kebijakan,” tutup Reynaldi. Baca Juga: Bahlil Petakan Bahan Baku untuk Bahan Bakar Etanol E10-E50, Ini Wilayahnya